ORBITINDONESIA.COM - Mengikuti langkah banyak negara lain, Denmark mendesak Israel membatalkan rencana untuk melakukan serangan besar-besaran ke Jalur Gaza, Palestina.

Pemerintah Denmark menyebut situasi saat ini "mengkhawatirkan" dan tidak bisa dibiarkan, serta meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan darurat, menurut laporan lembaga penyiaran publik DR pada Rabu, 14 Mei 2025.

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyatakan, negaranya bersama Prancis, Inggris, dan sejumlah negara lain telah mengajukan permintaan resmi untuk menggelar rapat darurat DK PBB guna membahas krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Gaza.

Baca Juga: Ratusan Warga Denmark Gelar Aksi Protes di Depan Kedutaan Amerika Serikat tentang Isu Greenland

"Kami dengan tegas menolak serangan militer Israel. Israel harus menjamin akses bantuan darurat tanpa hambatan," kata Rasmussen di platform X.

Sebelumnya, Rasmussen mengkritik pernyataan pemimpin Israel Benjamin Netanyahu yang berencana menyerang Gaza "dengan kekuatan penuh."

Rasmussen memperingatkan bahwa tindakan itu “melanggar semua aturan yang berlaku” dan menunjukkan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasionalnya.

Baca Juga: PM Denmark Mette Frederiksen Tegaskan, AS Tidak Dapat Mencaplok Negara Lain

Duta Besar Denmark untuk PBB Christina Markus Lassen menyuarakan pandangan senada dengan para diplomat Eropa lainnya.

Dia menegaskan warga Gaza tidak membutuhkan mekanisme baru penyaluran bantuan, melainkan penghentian blokade di perbatasan secara menyeluruh dan tanpa syarat.

Denmark sebelumnya menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengendalikan Jalur Gaza. Negara Eropa itu menilai rencana tersebut tidak realistis dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. "Menurut saya, itu bukan jalan keluar yang masuk akal," kata Rasmussen kepada DR.

Baca Juga: Menlu Sugiono: Indonesia - Denmark Sepakati Rencana Aksi Kerja Sama Strategis Bilateral

“Negara-negara di sekitar Israel dan Palestina sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa mereka tidak akan mengambil alih masalah Palestina," katanya.