Sejak era reformasi, perhatian masyarakat memang lebih banyak tertumpu pada pemenuhan hak demokrasi politik, dan lupakan agenda demokrasi ekonomi. Padahal hukumnya jelas, demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi itu hanya akan lahirkan satu rezim yang justru anti demokrasi. 

Sistem kapitalisme yang menjadi praktik kebijakan ekonomi politik kita selama ini telah membuat rakyat banyak hidup sengsara. Kemiskinan dan kesenjangan terus menjadi masalah serius bangsa. Kerusakan lingkungan akibat orientasi pengejaran keuntungan semata oleh terutama korporasi privat telah menghancurkan alam. 

Di dalam sistem demokrasi politik yang terpisah dengan demokrasi ekonomi itu pada akhirnya kuasa jatuh di tangan elite kaya dan elite politik. Hukum dan peraturan serta kebijakan pemerintah hanya berfungsi lindungi dan untungkan kepentingan mereka. Kebijakan ekonomi yang terjadi akhirnya tetap bersifat koruptif, kolutif dan nepotis.

Baca Juga: Saepudin Muhtar: Ekonomi Kerakyatan Kunci Atasi Deindustrialisasi yang Terjadi Saat Ini

Negara hari ini, dalam posisi telah dikangkangi dan tersubordinasi oleh kuasa konglomerasi korporasi besar. Pemerintah hari ini menjadi semakin lemah di hadapan  para mafia kartel. Masyarakat sipil telah tersubordinasi. Pembodohan massal terjadi di mana-mana. 

Agenda Demokratisasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi, sebagaimana menjadi sistem ekonomi Konstitusi kita adalah suatu sistem ekonomi yang kehendaki partisipasi ekonomi rakyat banyak di dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi. Artinya ekonomi boleh bertumbuh, namun harus penuh partisipasi rakyat dalam proses  kepemilikan, dan kendali ekonomi. 

Baca Juga: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi Akan Minta Pakar Evaluasi Kegiatan Ekonomi di Pegunungan

Kondisi ketimpangan yang bersifat asimetris dan jangka panjang itu juga menandakan bahwa sebab sebab kemiskinan yang ada itu sifatnya struktural. Sehingga harus dilakukan perombakan sistem secara fundamental, tak cukup hanya dengan program program karitatif dan tambal sulam.

Di sinilah agenda demokratisasi ekonomi untuk meredistribusi kekayaan dan pendapatan itu berperan. Demokrasi ekonomi tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kesetaraan setiap orang untuk turut mengambil keputusan terutama menyangkut hidup mereka di perusahaan sebagai jantung ekonomi. 

Berangkat dari hal tersebut maka, pembangunan  kedepan harus mampu mendorong perkembangan pelaksanaan sistem demokrasi ekonomi. Sebab hanya demokrasi politik yang mendapat landasan demokrasi ekonomi yang kuatlah kedaulatan itu akan tetap ditangan rakyat dan ekonomi rakyat menjadi kuat.

Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Mudik Lebaran 2025 Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berikut ini adalah beberapa agenda demokratisasi ekonomi yang harus kita lakukan :