ORBITINDONESIA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago menilai persiapan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) terkait rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi sudah sangat komprehensif.

Hal itu disampaikan Irma Suryani Chaniago dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KemenP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Atnaker di Kompleks Parlemen, Senin, 28 April 2025.

"Paparan Menteri P2MI ini salah satu yang paling komprehensif dalam tiga periode pertemuan saya dengan menteri ketenagakerjaan. Implementasinya nanti harus sejalan dengan perencanaan ini," tegas Irma Suryani Chaniago.

Baca Juga: Wakil Gubernur Rano Karno: Jepang Sediakan 148 Ribu Lowongan Untuk Pekerja Dari Indonesia

Irma memaparkan bahwa sebelum adanya KemenP2MI, penempatan PMI kerap diwarnai masalah sistemik, seperti kurangnya pelatihan kompetensi, kurikulum tidak standar di Balai Latihan Kerja (BLK), serta tata kelola yang tidak jelas.

"Dulu, pelatihan PMI tidak terstruktur, alat-alat di BLK sudah ketinggalan zaman, tidak ada uji kompetensi, sehingga masalah PMI sangat banyak," ujarnya.

Namun, sejak KemenP2MI berdiri, terdapat banyak kemajuan regulasi, termasuk kejelasan tanggung jawab institusi dan peningkatan kualitas pelatihan calon PMI.

Baca Juga: KP2MI Beri Syarat Kepada Oman Jika Ingin Jadi Negara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

"Sekarang, tata kelola sudah jauh lebih baik, dan saya apresiasi langkah-langkah komprehensif ini," kata dia lebih lanjut.

Irma menyatakan setuju dengan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi, yang telah disetujui Presiden Prabowo.

Menurutnya, langkah itu penting untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Namun, dia menekankan bahwa peningkatan kompetensi PMI harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar domestik dan internasional.

Baca Juga: Menteri P2MI Abdul Kadir Karding: Indonesia Pangkas Prosedur Pengiriman Pekerja Migran, Cegah Jalur Ilegal

"Jika tidak dibuka, kita kehilangan peluang memanfaatkan bonus demografi. Tapi, skill PMI harus benar-benar memenuhi standar," tegasnya.

Rencana pencabutan moratorium tersebut dinilai sebagai terobosan setelah sebelumnya terjadi pembekuan pengiriman PMI akibat kasus-kasus perlindungan yang tidak optimal.

Dengan persiapan yang matang, Irma berharap pekerja migran Indonesia dapat bekerja di Arab Saudi dengan jaminan pelindungan dan kompetensi yang lebih baik.***