Baca Juga: Inilah Pemikiran Azyumardi Azra Mengenai Pendidikan Islam di Indonesia

Memasuki masa orde baru fungsi dan tugas dewan pers masih belum berubah, yakni sebagai penasihat utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Tetapi terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967:

“Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang lain”

Baca Juga: Azyumardi Azra, Sang Ketua Dewan Pers yang bergelar Sir Pertama di Indonesia

Memasuki masa reformasi dan turunnya Presiden Soeharto fungsi dewan pers mulai berubah tugasnya sebagai lembaga yang independen dan melindungi kebebasan pers dalam berpendapat. Bunyi ini dapat ditemukan dalam undang-undang No 40 tahun 1999:

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang independen.”

Lembaga yang independen di sini artinya dewan pers tidak memiliki hubungan struktural dan kepentingan untuk membela pemerintah. Dan ketua dewan pers yang pertama kali adalah Atmakusumah Astraatmadja.***