DECEMBER 9, 2022
Ekonomi Bisnis

Politisi Bali Kritisi SE Gubernur Koster Yang Larang Produksi Air Minum Kemasan Sekali Pakai di Bawah 1 Liter

image
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bali, I Gede Harja Astawa (Foto: Gerindra)

Selain itu, menurutnya, Pemprov Bali juga bisa membangun kawasan industri daur ulang membantu produsen mengelola sampah plastik.

Penolakan serupa juga disampaikan politisi Bali lainnya dari Partai Kebangkitan Nusantara, I Gede Pasek Suardika. Dia mengatakan larangan produksi dan distribusi air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah satu liter di Bali ini juga bagian dari menggerogoti perekonomian regional yang ujungnya berdampak secara nasional.

“Apalagi di masa krisis ekonomi seperti saat ini maka kontraksi ekonomi sedikit saja bisa berkontribusi besar bagi makin tergoncangnya perekonomian nasional,” ucapnya.

Baca Juga: Gubernur Bali, Wayan Koster: Nyoman dan Ketut yang Lahir 2025 Mulai Dapat Insentif dari Pemerintah

Menurutnya, dari 28 persen sampah non organik di Bali hanya 5 persen saja berasal dari AMDK dan sebagian besar obyek utama pemulung untuk bisa dijual kembali. “Jadi, beda dengan produk produk plastik lainnya,” tuturnya. 

Dia mengatakan sebenarnya yang harus dilakukan di Bali untuk mengatasi masalah sampah bukan melarang produksi plastiknya, tapi dengan mengatur siklus daur ulangnya karena sulit terurai dan diatur jumlah penggunaannya agar tidak berlebihan.

Dia mengingatkan bahwa kisah kelahiran dan temuan plastik menemani manusia adalah sebagai temuan alternatif ketika manusia boros melahap pohon yang dipakai sebagai sarana untuk kertas, pembungkus, dan kebutuhan lainnya. “Tanpa plastik maka hutan makin banyak dibabat untuk memenuhi kebutuhan manusia pengganti plastik,” katanya. 

Baca Juga: Gubernur Wayan Koster: Pelaku Usaha di Bali Bisa Dicabut Izin Jika Tak Kelola Sampah

Jadi, lanjutnya, pemaksaan kebijakan yang berdampak pada terganggunya pertumbuhan ekonomi ini sangat berbahaya.

“Silakan dibayangkan jika helm plastik diganti aluminium atau besi, tempat plastik infus diganti dengan bahan lain, ember, jas hujan, plastik bungkus beras dilakukan larangan, ditambah lagi AMDK, maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu dan pengangguran makin banyak. Lalu, siapa yang akan bertanggung jawab jika efek dominonya menyusahkan kita semua? Bangun kesadaran, kendalikan penggunaan plastik tetap jaga pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.***

Halaman:

Berita Terkait