Langkah yang harus diambil selanjutnya adalah memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 ini tidak menghambat agenda pembangunan lainnya.

Pemerintah harus membuktikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar populisme fiskal, tetapi merupakan bagian dari strategi ekonomi yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Dengan demikian, kebijakan ini bisa menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan bahwa negara hadir tidak hanya untuk aparatur negara, tetapi juga untuk seluruh rakyatnya. Perhatian terhadap ASN, TNI, dan Polri memang penting, tetapi kebijakan ini akan lebih sempurna jika diiringi dengan kebijakan tambahan yang berpihak pada sektor swasta, pekerja informal, dan masyarakat luas.

Baca Juga: Sri Sultan Hamengku Umumkan UMK 2023, Cek Besaran Upah Terbaru di Lima Kabupaten Kota, Tertinggi Yogyakarta

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, kebijakan ini tidak hanya menjadi keputusan fiskal semata, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

(Oleh Hanni Sofia) ***