Kolom
Antisipasi Beban Fiskal dari Kebijakan THR dan Gaji ke-13 ASN
Ilustrasi buruh tekstil dan garmen yang terdesak urusan ekonomi (Foto: Topcareer.id)
Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memastikan bahwa mesin pemerintahan tetap berjalan dengan optimal.
Postur APBN
Namun, perlu diakui bahwa di balik keputusan yang berpihak pada aparatur negara ini, ada pertanyaan besar yang masih perlu dijawab. Bagaimana kebijakan ini berdampak terhadap postur APBN ke depan?
Apakah pengalokasian anggaran untuk THR, Gaji ke-13, dan bahkan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen ini tidak akan mengorbankan sektor lain yang juga krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memang telah menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk THR aparatur sipil negara tahun 2025 telah disiapkan sebesar Rp49,4 triliun.
Sri Mulyani merinci, anggaran THR teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 melalui anggaran pada Kementerian/Lembaga (K/L), Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), serta Transfer ke Daerah (TKD).
Baca Juga: UMK Jember 2023 Resmi Naik, Lebih Besar dari Usulan Dewan Pengupahan
Namun kemudian, kritik utama yang sering muncul dari kebijakan fiskal seperti ini adalah bagaimana memastikan bahwa insentif kepada ASN tetap seimbang dengan kebutuhan rakyat secara lebih luas.
Di satu sisi, ASN, TNI, dan Polri memang memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan keamanan negara. Namun, di sisi lain, kelompok masyarakat pekerja informal dan buruh di sektor swasta juga tengah menghadapi tantangan ekonomi yang berat.
Kebijakan yang terlalu berfokus pada aparatur negara bisa saja memunculkan kesenjangan sosial jika tidak disertai dengan strategi yang menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan ini sebaiknya diimbangi dengan langkah konkret lain yang dapat memperkuat daya beli masyarakat secara lebih luas, bukan hanya bagi mereka yang berada dalam sistem pemerintahan.
Baca Juga: Bacapres Prabowo Subianto Sebut Tuntutan Buruh yang Selalu Minta Upah Naik Bisa Cekik Pengusaha
Solusi yang dapat ditawarkan adalah mendorong kebijakan insentif bagi sektor swasta agar mereka juga dapat memberikan THR dan tunjangan yang layak kepada karyawannya.