Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat dan independen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberi akses penuh untuk mengaudit seluruh transaksi dan melaporkan temuan mereka kepada publik.

Selain itu, audit oleh lembaga independen internasional bisa menjadi langkah tambahan untuk memastikan standar pengelolaan dana tetap transparan.

Keberhasilan juga bergantung pada siapa yang diberi tanggung jawab menjalankan Danantara. Penempatan orang-orang yang punya rekam jejak buruk dalam pengelolaan keuangan negara hanya akan mengundang skeptisisme dan meruntuhkan kepercayaan sejak awal.

Baca Juga: Upaya Indonesia Menjaring Lebih Banyak Investor Asal China

Pemerintah seharusnya menggandeng profesional berintegritas dari sektor swasta yang memiliki pengalaman dalam mengelola dana investasi dalam skala besar, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan menjadi mutlak. Setiap investasi yang dilakukan Danantara harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya menjaga transparansi untuk meningkatkan daya saing Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Tantangan utama yang harus dihadapi adalah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan. Tanpa transparansi, Danantara bisa berubah menjadi beban negara, bukan solusi. Tanpa transparansi, Danantara justru bisa menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang akan merugikan BUMN baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang,

Baca Juga: Tiga Pengembang Bangun Jalan Penghubung Gading Serpong - BSD City dengan Nilai Investasi Puluhan Miliar

Investasi harus difokuskan pada sektor-sektor strategis yang benar-benar berkontribusi pada perekonomian nasional, bukan sekadar menguntungkan kelompok tertentu.

Kemudian, keterlibatan masyarakat dan media dalam mengawasi kebijakan Danantara harus diperkuat. Dengan akses informasi yang luas, publik dapat mengawasi potensi penyimpangan dan memastikan kebijakan investasi yang diambil benar-benar menguntungkan negara, bukan segelintir elite.

Jika ini bisa dilakukan, maka Danantara bukan hanya menjadi lembaga investasi negara, tetapi juga simbol transparansi dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Kota Nusantara Ikut Picu Realisasi Investasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa Danantara bisa menjadi salah satu instrumen keuangan paling berpengaruh di Indonesia. Namun, semua tergantung pada eksekusi.