Seberapa Urgen Danantara Bagi Indonesia?
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Minggu, 23 Februari 2025 14:00 WIB

ORBITINDONESIA.COM - Pertanyaan tentang urgensi menjadi semakin relevan bagi Danantara mengingat posisinya yang kian menjadi perhatian publik.
Pemerintahan Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa Danantara merupakan jawaban dan langkah konkret bagi Indonesia untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan membumihanguskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
Kajian Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) meneguhkan pendapat bahwa dengan Danantara, program hilirisasi yang sebelumya sangat bergantung pada realisasi investasi asing, nantinya tidak lagi bergantung pada investasi asing.
Baca Juga: Upaya Indonesia Menjaring Lebih Banyak Investor Asal China
Sebagaimana data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilansir CEIC bahwa saat ini sektor hilirisasi menjadi kontributor utama dalam peningkatan investasi asing.
Selain memang di balik nama Danantara (Daya Anagata Nusantara) tersimpan ambisi besar untuk dapat mengelola investasi dan aset negara dengan lebih efektif, entitas ini pun digadang-gadang sebagai kunci utama transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada utang dan menjadikan kekayaan nasional bekerja lebih cerdas.
Namun, dari pertama kali wacana ini beredar hingga menjelang peresmian, sorotan publik tak surut. Masyarakat bertanya-tanya, benarkah ini solusi? Ataukah hanya kemasan baru dari model lama yang berpotensi gagal di tangan para penguasa?
Indonesia sudah lama mengandalkan ekspor bahan mentah sebagai tulang punggung ekonomi. Akibatnya, ketika harga komoditas global turun, neraca transaksi berjalan ikut terpuruk.
Data BPS dan BI menunjukkan pada 2013, defisit transaksi berjalan mencapai -3,2 persen dari PDB, lebih buruk dibandingkan India (-1,7 persen) dan hampir setara dengan Brasil (-3,6 persen). Tekanan semacam ini bukan hal baru, tapi pemerintah kini berusaha membalikkan keadaan melalui hilirisasi.
Konsepnya sederhana, jangan sekadar mengekspor bijih nikel, tapi olah dulu jadi baterai litium dan kendaraan listrik. Jangan jual mentah bauksit, tapi kembangkan hingga jadi panel surya dan komponen otomotif.
Baca Juga: Kota Nusantara Ikut Picu Realisasi Investasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur
Langkah ini mulai menunjukkan hasil. Sejak 2001 hingga 2022, ekspor produk nikel Indonesia meningkat dari 2 persen menjadi 12 persen dari total ekspor nasional. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa nilai tambah memberikan dampak konkret.