Morowali, misalnya, yang dulunya hanya dikenal lewat deretan kapal pengangkut bijih nikel, kini mencatat pertumbuhan ekonomi hingga 38,63 persen setelah industri pengolahan tumbuh.

Halmahera Tengah mengalami lonjakan lebih drastis, dari 5,18 persen (2004-2018) menjadi 75,61 persen dalam kurun waktu 2019-2022.

Di sinilah Danantara masuk sebagai pemain utama. Badan ini dibentuk untuk mengelola aset dan investasi negara sehingga proses hilirisasi tidak lagi bergantung pada modal asing.

Baca Juga: Upaya Indonesia Menjaring Lebih Banyak Investor Asal China

Idealnya, ia akan menjadi katalis bagi industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong inovasi teknologi di dalam negeri.

Jika berhasil, Indonesia bisa keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas dan benar-benar menjadi pemain global dalam sektor manufaktur.

Soal Pengawasan

Baca Juga: Tiga Pengembang Bangun Jalan Penghubung Gading Serpong - BSD City dengan Nilai Investasi Puluhan Miliar

Namun, ada alasan mengapa publik untuk skeptis. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah soal pengawasan. Siapa yang akan memastikan Danantara tidak terseret dalam pusaran korupsi? Kasus 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia menjadi pengingat betapa rentannya dana investasi negara terhadap penyalahgunaan.

Awalnya dimaksudkan sebagai motor pembangunan, 1MDB justru menjadi skandal keuangan terbesar di dunia, menggerus kepercayaan publik dan mengguncang ekonomi negeri jiran. Indonesia, dengan rekam jejak yang tak kalah berliku, jelas harus belajar dari kegagalan tersebut.

Masalah lainnya ada di struktur kepengurusan. Beberapa nama yang dikaitkan dengan Danantara menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas lembaga ini.

Baca Juga: Kota Nusantara Ikut Picu Realisasi Investasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Bahkan ada pernyataan dari Presiden Prabowo sendiri bahwa para mantan presiden dan pemimpin ormas keagamaan akan dilibatkan dalam pengawasannya. Jika benar, ini bisa menjadi preseden yang mengkhawatirkan terkait netralitas dan independensi badan tersebut.