Nikita Mirzani Jadi Tersangka Dugaan Pemerasan Kepada Dokter
- Penulis : Wahyu Husain
- Kamis, 20 Februari 2025 13:29 WIB

ORBITINDONESIA.COM - Polda Metro Jaya menetapkan Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM menjadi tersangka dugaan pemerasan kepada dokter berinisial RG.
"Benar, NM dan IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Ditressiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara," kata Kabid Huhubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi di Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.
Ade Ary menambahkan seharusnya hari ini mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/101/II/RES.2.5./2025/Ditresibber terhadap Tersangka IM dan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/102/II/RES.2.5./2025/Ditresibber Terhadap Tersangka NM, namun keduanya berhalangan hadir.
"Penyidik telah menerima surat penundaan pemeriksaan kepada tersangka atas nama saudara IM dan Saudari NM dari kuasa hukum tersangka pada tanggal 19 Februari 2025," katanya.
Ade Ary menambahkan, alasan penundaan pemeriksaan tersangka karena masih ada keperluan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan.
"Permohonan yang diajukan kepada penyidik untuk penundaan pemeriksaan atau dijadwalkan ulang pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 pukul 13:00 WIB," katanya.
Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap NM dan IM di minggu depan.
Kasus tersebut bermula sewaktu Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan produk perawatan kulit milik dokter GP. Ia diduga memeras korban sampai miliaran rupiah.
Korban melaporkan Nikita Mirzani dan asistennya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024 terkait dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).***