Ketiga, kesempatan tampilnya pemimpin baru, serta tokoh muda dan inovatif mendapat peluang lebih besar.

Keempat, mengurangi politik transaksional: karena sistem ini diyakini meminimalkan mahar politik yang besar.

Kelima, partisipasi publik akan meningkat karena rakyat merasa lebih terwakili secara langsung.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024, Survei LSI Denny JA: Pramono Anung-Rano Karno Bersaing Ketat Lawan Ridwan Kamil-Suswono

Penolakan Pilkada oleh DPRD

LSI Denny JA dalam hasil rilisnya juga menyatakan bahwa wacana Pilkada yang dilakukan melalui DPRD dengan alasan efisiensi biaya mendapat penolakan dari 76,3 persen responden.

Menurut lembaga survey ini, publik khawatir transparansi akan terancam dan praktik politik transaksional justru meningkat di DPRD.

Baca Juga: LSI Denny JA Selenggarakan Quick Count Pilkada 2024 di Televisi Mulai Pukul 15.00 WIB

Kesimpulan Hasil Riset LSI Denny JA

LSI Denny JA menyebutkan sejumlah kesimpulan mendasar dalam hasil risetnya berkaitan dengan Pilkada dan penghapusan sistem presidential threshold.

Kesimpulan tersebut di antaranya, Pilkada sebaiknya tetap dipilih langsung oleh rakyat, setiap partai politik harus memiliki hak yang sama untuk mencalonkan kepala daerah, dam menghapus ambang batas dalam Pilkada dapat memperkaya pilihan rakyat dan memperkuat legitimasi pemimpin terpilih.

Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024: Inilah Hasil Hitung Cepat Indikator Politik, Charta Politika, SMRC, dan LSI

"Demokrasi adalah ladang subur, dan hak memilih adalah bibitnya. Dengan memberikan hak mencalonkan dan memilih secara inklusif, kita memperkuat akar demokrasi yang sehat dan berkelanjutan," tulis LSI Denny JA dalam penutup risetnya.***