Pergerakan deforestasi tersebut, dapat diperiksa secara mudah melalui Google Earth pada fitur data tahunan.

"Tentu tidak relevan untuk menyimpulkan seolah-olah wajah hutan Papua telah gundul akibat deforestasi di konsesi sawit tersebut, yang hanya ditunjukkan oleh dua foto liputan satelit 2001 dan 2019 di konsesi sawit tersebut, mengingat luas izin konsesi yang diberikan di era Presiden SBY tersebut adalah seluas setengah DKI Jakarta."

"Luas Provinsi Papua setara sekitar 472 kali lipat luas DKI Jakarta. Hampir 70% hutan Papua berada dalam peta moratorium permanen," terangnya.

Baca Juga: Wacana Presiden Jokowi Maju Sebagai Cawapres 2024, Dimungkinkan tapi Risikonya Berat

"Sementara itu, hampir seluruh pelepasan kawasan hutan di Papua dan Papua Barat untuk sawit diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya (2005-2014)."

"Data satelit juga menunjukkan bahwa hampir seluruh deforestasi untuk sawit di Papua dan Papua Barat terjadi pada areal-areal perizinan sawit yang diberikan oleh era pemerintahan sebelumnya. Sehingga tidak benar bahwa kesalahan deforestasi dimaksud seperti direkayasa data seolah di era Presiden Jokowi."

Komitmen SBY untuk mengurangi emisi hingga 26% pada 2020 dan 41% dengan dukungan internasional gagal karena tidak didukung aksi dan kebijakan nyata untuk menjaga hutan alam yang tersisa.

Deforestasi dan degradasi Riau sepanjang tahun 2011 bukti nyata pelanggaran komitmen karena terjadi pada hutan gambut dalam yang seharusnya dilindungi,bukti Mafia Hutan tidak terjamah.

Baca Juga: Bak Prangko dan Amplop, Presiden Jokowi dan Prabowo Makin Lengket pada Peresmian Jembatan

Untuk memenuhi B10 maka pemerintah membutuhkan lahan baru minimal 1 juta Ha lahan hutan yang harus ditebang.