Dalam iklim geopolitik yang semakin bipolar, menjaga keseimbangan dua kutub kekuatan ini adalah tantangan tersendiri. Indonesia harus cermat agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik yang merugikan.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa Indonesia yang telah resmi menjadi anggota tetap organisasi internasional BRICS harus bisa memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat tanah air. Meski memang secara domestik, manfaat keanggotaan BRICS bisa jadi tidak langsung terasa oleh masyarakat.

Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan digital di Indonesia adalah isu-isu mendesak yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjadi anggota aliansi global.

Baca Juga: Kemlu RI Tegaskan: Indonesia Tak Berencana Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel Demi Diterima di OECD

Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi yang memastikan manfaat dari BRICS benar-benar terdistribusi hingga ke akar rumput. Tanpa ini, keanggotaan hanya akan menjadi sekadar simbol tanpa dampak nyata.

Sejumlah hal yang harus dilakukan di antaranya, Indonesia perlu memperkuat perannya sebagai jembatan komunikasi dalam BRICS. Dengan posisi netral dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia bisa menjadi mediator dalam menyatukan kepentingan yang beragam di antara anggota BRICS.

Ini adalah peluang untuk memposisikan diri sebagai pemimpin moral di panggung internasional, mengadvokasi agenda-agenda global yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Indonesia juga harus menggunakan keanggotaan BRICS untuk memperkuat agenda nasional, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan prioritas kelompok.

Baca Juga: Dubes Rusia Sergei Tolchenov: Indonesia Kandidat yang Sangat Baik untuk Jadi Anggota BRICS

Dalam konteks transisi energi, misalnya, Indonesia dapat menginisiasi pembentukan dana khusus dalam BRICS untuk mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan di negara-negara berkembang. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di BRICS tetapi juga memberi manfaat langsung bagi pembangunan domestik.

Indonesia pun harus proaktif mendorong BRICS untuk lebih melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak luas.

Sebagai negara demokrasi terbesar di BRICS, Indonesia memiliki legitimasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kelompok ini. Memang, keanggotaan Indonesia di BRICS membuka babak baru dalam diplomasi ekonomi global.

Baca Juga: Bukan Ikut-ikutan, Pemerintah Sudah Kaji Secara Matang Untung-rugi Keikutsertaan Indonesia di BRICS

Namun, keberhasilan langkah ini tidak terletak pada keanggotaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk mencapai tujuan strategisnya. Di tengah kompleksitas geopolitik dan ekonomi global, Indonesia harus cerdas membaca peluang sekaligus bijak mengelola tantangan.