Jelang perayaan Hari Anak Nasional yang diperingati tiap 23 Juli, Kemnaker meluncurkan peta jalan (roadmap) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahap II yang disusun sejak 2023. Upaya ini diharapkan mampu menurunkan angka pekerja anak secara bertahap di Indonesia terutama pada kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA).

Peta jalan ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, dunia usaha serikat pekerja atau buruh, organisasi masyarakat sipil hingga pemerhati anak dan lainnya dalam menyusun program-program percepatan penghapusan pekerja anak dan BPTA.

Keselamatan pekerja

Baca Juga: Bangkrut, JD ID Tutup dan Karyawan Menjadi Pengangguran

Dalam praktiknya, pekerja di sejumlah sektor mulai dari industri hingga usaha mikro dan kecil belum secara merata menerapkan dan sadar pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Untuk itu, pemerintah meluncurkan dokumen Program Nasional K3 yang merupakan hasil kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Organisasi Buruh Dunia atau International Labour Organization (ILO) untuk Indonesia dan Timor Leste.

Dokumen ini juga merupakan tindak lanjut dari penyusunan dokumen profil K3 yang telah disusun sebelumnya pada 2018 dan 2022 yang disusun sebagai respons atas kebutuhan meningkatkan kemajuan K3 yang sinergi dan terkoordinasi antar-sektor secara nasional.

Secara umum, dokumen ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan arah pembangunan K3 secara nasional agar selaras dengan arah dan pencapaian target pembangunan nasional RPJMN 2024-2029. Dengan dokumen ini, juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan penerapan budaya K3 di seluruh Indonesia.

Baca Juga: 5 Negara dengan Tingkat Pengangguran Terbesar di ASEAN, Indonesia Urutan Kedua Setelah Brunei Darussalam

Perluas kesempatan kerja

Menghadapi tantangan tingkat pengangguran di Indonesia, Kemnaker secara konsisten mengembangkan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat terkait peningkatan daya saing. Lewat BLK, Kemnaker juga mendongkrak agar BLK mampu menjadi inkubator wirausaha sebagai bentuk sinergi pelatihan vokasi dan perluasan kesempatan kerja.

Untuk memuluskan tujuan itu, Kemnaker tak hanya menggandeng kementerian/lembaga namun juga dengan berbagai pihak mulai dari dunia usaha hingga akademisi untuk memastikan manfaat tersampaikan secara maksimal.

Baca Juga: Angka Pengangguran di NTB Capai 80 Ribu Orang, Didominasi Lulusan Perguruan Tinggi

Dengan adanya inkubator wirausaha, BLK Komunitas diharapkan mampu mendukung perekonomian lewat kewirausahaan sehingga menyerap lapangan kerja dan menekan pengangguran. Hingga September tahun ini,  pemerintah telah membangun sebanyak 4.282 BLK Komunitas yang tersebar dari Aceh hingga Papua.