ORBITINDONESIA.COM - Perdana Menteri Qatar pada Rabu, 4 Desember 2024 mengatakan, Presiden terpilih AS Donald Trump menginginkan gencatan senjata di Gaza sebelum pelantikannya pada 20 Januari.

Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, PM Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani mengonfirmasi bahwa Donald Trump telah dengan jelas menyampaikan niatnya untuk melihat perang Israel di wilayah Palestina itu diselesaikan sebelum dia dilantik.

"Ya, dia menjelaskannya dengan jelas," kata PM Qatar tersebut.

Baca Juga: Donald Trump Tunjuk Besannya Massad Boulos sebagai Penasihat Senior Urusan Arab dan Timur Tengah

"Kami mendengar hal ini dari timnya, setidaknya, seperti yang saya ingat dari percakapan yang saya lakukan dengan mereka, bahwa mereka ingin masalah ini diselesaikan sekarang - bahkan hari ini," katanya.

Sebagai tokoh utama dalam negosiasi tersebut, Perdana Menteri Qatar itu mengatakan bahwa ia memilih untuk tidak memberikan banyak rincian demi "melindungi proses ini semaksimal mungkin."

"Kami berusaha sebaik-baiknya. Kami telah melakukan yang terbaik," katanya.

Baca Juga: Donald Trump Ancam Hamas Agar Bebaskan Sandera Paling Lambat 20 Januari 2025

"Kami semua sepakat, dan kami berharap situasi ini bisa segera berakhir sebelum Presiden (Trump) menjabat, karena prioritas kami adalah menstabilkan situasi. Prioritas kami adalah memulihkan keamanan regional," imbuhnya.

Upaya mediasi yang dilakukan oleh AS, Mesir, dan Qatar untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas telah gagal karena penolakan Netanyahu untuk menghentikan perang tersebut.

Israel meluncurkan perang genosida di Jalur Gaza menyusul serangan Hamas Oktober 2023, menewaskan lebih dari 44.530 orang, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai lebih dari 105.500 orang lainnya.

Baca Juga: Donald Trump Tunjuk Bankir Investasi Warren Stephens sebagai Dubes Inggris

Tahun kedua genosida di Gaza, Israel telah menuai kecaman internasional yang semakin besar, dengan sejumlah pejabat dan lembaga menyebut serangan dan pemblokiran pengiriman bantuan sebagai upaya yang disengaja untuk menghancurkan suatu populasi.