Ekonom Awalil Rizky: Presiden Prabowo Perlu Reformasi Struktural Demi Stabilitas Ekonomi Jangka Panjang
- Penulis : Satrio Arismunandar
- Rabu, 30 Oktober 2024 01:54 WIB
ORBITINDONESIA.COM - Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan reformasi struktural demi stabilitas ekonomi jangka panjang.
Saran Awalil Rizky itu merespons laporan terbaru Dana Moneter Internasional (IMF), yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan pada level 5,1 persen sepanjang periode pemerintahan Prabowo. Angka ini jauh di bawah target Prabowo yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Reformasi struktural diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia,” kata Awalil Rizky dalam webinar di Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.
Baca Juga: Hikmahbuddhi: Transisi kepemimpinan Joko Widodo ke Prabowo Subianto Dinilai Telah Berjalan Baik
Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Oktober 2024, IMF membahas proyeksi ekonomi, inflasi, transaksi berjalan, investasi, dan tingkat pengangguran di Indonesia.
Meskipun inflasi diperkirakan tetap stabil, IMF mencatat bahwa pengangguran masih relatif tinggi dan investasi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Oleh karena itu, Awalil menyarankan agar Prabowo melakukan reformasi, utamanya pada kebijakan sektor riil untuk mendorong investasi dan produktivitas tenaga kerja.
Baca Juga: Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil Segera Temui Presiden Prabowo Subianto, Ada Apa Ya?
“Menurut saya, jangan mengejar 8 persennya, tetapi mengejar kualitas pertumbuhan ekonominya. Jika pemerintahan Prabowo ini bisa membuat rata-rata pertumbuhan 6 persen yang sangat berkualitas, baru kita bisa bicara soal 8 persen di prioritas keduanya,” ujar dia.
Senada dengan Awalil, Ekonom Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Teuku Riefky berpendapat perbaikan kualitas institusi menjadi salah satu pekerjaan rumah (PR) penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Dia melanjutkan, perbaikan institusi dapat mendorong produktivitas hingga penciptaan lapangan kerja. Hal ini diyakini dapat menjadi salah satu pendongkrak kinerja ekonomi hingga mencapai pertumbuhan 8 persen.
Baca Juga: Prabowo Menyatukan Keberagaman di Lembah Tidar
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperhatikan rasio pajak dan kualitas belanja. Dengan mendorong kedua hal ini, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi disinyalir bakal positif.***