“Jumlahnya kan jadi semakin banyak. Karena, yang semula misalnya satu truk bisa mengangkut 20 ton, jika kemudian dibatasi menjadi hanya bisa 10 ton saja, berarti kita harus nambah dua kali lipat angkutan. Nah, kalau tambah angkutan itu berarti kita harus nambah biaya beli mobil ataupun juga renovasi truk, kemudian juga biaya supir juga meningkat,” tandasnya.

Artinya, lanjutnya, ada tambahan biaya produksi perusahaan. Jadi, usulan GAPKI adalah bagaimana zero ODOL itu bisa dilakukan secara bertahap.

“Harapan kita adalah bahwa jangan sampai kemudian penerapan zero ODOL ini malah membuat industri itu menjadi kurang efisien. Jadi, ini yang harus sama-sama kita lakukan. Karena kalau nambah biaya produksi kan jadi nambah kan harga barangnya, dan itu jelas akan mengurangi daya saing kita dengan negara-negara lain,” katanya.

Baca Juga: Kemenhub Setuju Bahas Masalah Truk ODOL Dengan Melibatkan Semua Pemangku Kepentingan

Dia mengakui sampai sekarang GAPKI sama sekali merasa belum pernah melihat roadmap dari Kemenhub terkait pelaksanaan zero ODOL ini.

“Karenanya, kita perlu duduk bareng dengan pemerintah untuk mendiskusikan, membuat semacam roadmap penyesuaian untuk sampai ke sana.  Jangan sampai nanti industri sawit yang sekarang menjadi sumber pendapatan devisa terbesar,  kemudian daya saingnya berkurang gara-gara misalnya zero ODOL. Itu yang kita inginkan,” ujarnya.***