ORBITINDONESIA.COM - Amerika Serikat percaya kemungkinan kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan gerakan Palestina Hamas dapat terwujud, kendati situasi di Timur Tengah memburuk, kata Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby pada Minggu, 4 Agustus 2024.

"Kami masih percaya bahwa kesepakatan gencatan senjata adalah cara terbaik untuk mengakhiri perang ini. Kami juga percaya, sangat mungkin," kata John Kirby kepada Fox News.

John Kirby mencatat bahwa kedua pihak cukup dekat untuk mencapai kesepakatan tersebut.

Baca Juga: Menlu ASEAN Kutuk Serangan Israel Terhadap Warga dan Infrastruktur Sipil di Gaza Palestina

Pada Sabtu, 3 Agustus 2024, reporter politik Axios Barak Ravid mengatakan bahwa delegasi tingkat tinggi Israel telah tiba di Kairo untuk membahas dengan layanan khusus Mesir, mengenai masalah gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas.

Namun, pembicaraan tersebut tidak mencapai terobosan dan berakhir dengan jalan buntu.

Awal pekan ini, Hamas melaporkan kematian pemimpin politiknya, Ismail Haniyeh, akibat serangan Israel di kediamannya di Teheran, tempat dia tiba untuk menghadiri pelantikan presiden baru Iran.

Baca Juga: PBB: Serangan Israel di Penampungan Air Minum Palestina di Rafah Gaza Langgar Hukum Humaniter Internasional

Gerakan tersebut menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas kematian Haniyeh dan mengatakan bahwa serangan tersebut tidak akan dibiarkan tanpa balasan.

Pada 7 Oktober 2023, Israel mengalami serangan roket yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Jalur Gaza. Pejuang Hamas menyusup ke daerah perbatasan, menembaki militer dan warga sipil serta mengambil lebih dari 200 sandera.

Pihak berwenang mengatakan bahwa sekitar 1.200 orang tewas selama serangan tersebut.

Baca Juga: Badan PBB untuk Pengungsi Palestina, UNRWA Laporkan Wabah Hepatitis di Seluruh Jalur Gaza

Sebagai balasan, tentara Israel meluncurkan Operasi Pedang Besi di Jalur Gaza, yang mencakup serangan terhadap target sipil.

Israel mengumumkan blokade total terhadap wilayah tersebut: pasokan air, listrik, bahan bakar, makanan, dan obat-obatan seluruhnya dihentikan.***