ORBITINDONESIA.COM - Kementerian pertahanan Jepang pada Selasa, 2 Juli 2024, mengumumkan prinsip-prinsip dasar pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) di tujuh bidang, untuk mendukung pengembangan kemampuan pertahanan terkait kecanggihan teknologi modern.

“Kecerdasan buatan dapat menjadi salah satu solusi teknologi untuk mengatasi perubahan mendasar di sektor keamanan, akibat kemajuan pesat iptek, serta penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi yang dihadapi negara ini,” jelas dokumen kementerian Jepang tersebut.

Prinsip-prinsip mendasar itu mendapati tujuh area kunci di mana pihak berwenang Jepang berkeinginan kuat mendukung penggunaan AI, seperti pelacakan dan pengenalan target, pengumpulan informasi dan analisa, pengendalian dan komando, definisi tugas-tugas logistik, kendaraan terbang nirawak, keselamatan siber dan efisiensi administratif.

Baca Juga: Acer Merilis Laptop TravelMate dan Chromebook Plus Enterprise yang Gunakan Kecerdasan Artifisial

“Pemanfaatan AI tidak akan berhenti hanya di tujuh bidang itu. AI digunakan untuk membantu pengambilan keputusan, keterlibatan manusia dalam penggunaan AI harus bisa dipastikan,” demikian dokumen tersebut.

Namun demikian, seharusnya tetap ada pembatasan tertentu untuk pemanfaatan AI, contohnya, pada saat tidak terjadi preseden sebelumnya ketika sistem tersebut meningkatkan kecerdasan sendiri dalam sejumlah percobaan di masa lalu, demikian ungkap dokumen tersebut.

Selain itu, Kementerian Pertahanan Jepang yakin tugas khusus terkait verifikasi informasi dan penggunaan data yang keliru dapat dicegah.

Baca Juga: Copilot for Microsoft 365 Disebut Dapat Bantu Tingkatkan Produktivitas Perusahaan Lewat Kecerdasan Buatan

Masih terdapat sejumlah resiko penggunaan AI, terkait dengan beberapa pekerjaan rumah soal AI yang masih harus dibahas, kata Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara sebagaimana dikutip Kantor Berita Jepang, Kyodo dalam sebuah konferensi pers.

Jepang akan memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan lembaga-lembaga asing yang relevan dan juga akan secara proaktif menyampaikan pandangan kementerian pertahanan nasional tersebut terkait pemanfaatan AI, kata Kihara menambahkan.***