Internasional
China Tuding Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr Membesar-besarkan Situasi di Laut China Selatan
"Sembilan Garis Putus-putus" (berwarna hijau) yang menandakan klaim Republik Rakyat China di Laut China Selatan, berdasarkan peta yang dibuat CIA pada 1988. (Central Intelligence Agency via Wikipedia)
Kemlu China menilai putusan arbitrase mengenai LCS adalah ilegal dan batal demi hukum. "Tanggung jawab atas eskalasi baru-baru ini di Laut China Selatan sepenuhnya berada di pihak Filipina," kata kementerian tersebut.
Beijing mengklaim wilayah maritim yang luas di Laut China Selatan berdasarkan apa yang disebut sembilan garis putus-putus.
Klaim tersebut, menurut putusan Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016, tidak memiliki dasar hukum berdasarkan hukum internasional.
Baca Juga: Ari Dwipayana: Presiden Jokowi Kunjungan Kerja ke Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam
China mengatakan putusan itu tidak sah dan telah berunding dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sejak 2002 untuk menyusun tata perilaku di laut yang disengketakan itu. ***
Sumber: Antara