"Peran dan sikap sesuai dengan konstitusi ini yang harus terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yakni mendukung kemerdekaan Palestina dan mengkritisi pentingnya keadilan agar tidak ada diskriminasi terhadap bangsa Palestina," kata HNW.

Ia menyebutkan, salah satu langkah konkret yang perlu adalah menggalang lobi ke pemerintah Amerika Serikat (AS) agar tidak menggunakan kembali hak vetonya untuk kepentingan Israel, konsisten dengan prinsip demokrasi, dan tidak bertentangan dengan mayoritas mutlak anggota DK PBB.

"Indonesia perlu berani menjadi pelopor menyampaikan secara langsung kepada AS atau perlu menggalang dukungan dengan negara-negara lain agar AS tidak selalu tunduk terhadap Israel, yang terbukti juga tidak mau tunduk pada saran atau proposal AS," ujarnya.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani Lelang Sapi Pribadi untuk Disumbangkan ke Palestina, Laku Rp250 Juta

Pemerintah Indonesia, kata HNW, juga perlu secara terbuka mengutuk dan mengecam sikap Duta Besar Israel di PBB yang merobek Piagam PBB saat Sidang Majelis Umum. Sikap itu melecehkan PBB sebagai institusi dan sudah sangat sering dilakukan.

"Baik juga bila Indonesia menggalang dukungan untuk menegakkan muruah dan kedaulatan PBB agar Israel dengan berbagai bukti kelakuan yang tidak sesuai dengan Piagam PBB untuk dikeluarkan saja dari keanggotaan PBB," tuturnya.

HNW melanjutkan, "Apa yang dilakukan oleh Israel itu sudah memenuhi unsur dalam Pasal 6 Piagam PBB, negara anggota PBB dapat dikeluarkan dari keanggotaan karena terus-menerus melanggar prinsip yang terkandung dalam Piagam PBB." ***

Baca Juga: Presiden AS Joe Biden Akui Bom AS Digunakan Israel untuk Bunuh Warga Sipil di Gaza Palestina