Sebelumnya, Kamis, 18 April 20245, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 22 April 2024.

"Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menyebut, syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden, sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. ***

Baca Juga: Pengamat Tamil Selvan: Gugatan PDIP ke PTUN Tidak Akan Menunda Pelantikan Prabowo-Gibran