Hambatan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal orangutan juga meliputi kurangnya bukti, kesulitan dalam melacak perdagangan ilegal, dan korupsi.

Penegakan hukum

Penegakan hukum kehutanan menjadi kunci untuk mengatasi perdagangan ilegal ini, namun masih terdapat banyak kendala yang menghambat efektivitasnya.

Baca Juga: Lebih Dekat dengan Orangutan, Rekomendasi Cagar Alam di Kalimantan yang Menjadi Habitat bagi Orangutan

Terdapat beberapa solusi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum kehutanan terkait perdagangan ilegal orangutan di Kalimantan.

Pertama, diperlukan langkah untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah dan pelatihan petugas penegak hukum kehutanan, termasuk penyidik dan jaksa. Dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menangani kasus perdagangan ilegal orangutan, diharapkan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Selain itu, penyediaan peralatan dan teknologi yang memadai juga diperlukan untuk mendukung operasi penegakan hukum, seperti patroli hutan, pengumpulan bukti, dan investigasi.

Baca Juga: Anggota MPR RI Agustin Teras Narang Ajak Umat Katolik Kerja Kebangsaan di Kalimantan Tengah

Koordinasi antarlembaga penegak hukum, seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepolisian Republik Indonesia, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat upaya penegakan hukum.

Kedua, diperlukan langkah untuk memperkuat kerja sama antarpemangku kepentingan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat lokal dalam upaya penegakan hukum dan edukasi. Melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan patroli hutan dan pelaporan aktivitas perdagangan ilegal orangutan juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Selain itu, membangun kerja sama internasional dengan negara-negara tetangga juga penting untuk mencegah perdagangan ilegal orangutan lintas batas.

Baca Juga: Hasil Rapat Rekapitulasi, KPU RI Sahkan Prabowo-Gibran Unggul di Kalimantan Barat

Ketiga, diperlukan langkah untuk memperkuat sistem hukum dan sanksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat undang-undang dan peraturan terkait perdagangan ilegal orangutan untuk memastikan efektivitas penegakan hukum.