ORBITINDONESIA.COM - Kementerian Pertahanan meneken kontrak Rp2,24 triliun untuk membeli produk dalam negeri.

Penandatangan ini dilaksanakan dalam pameran Business Matching 2024 yang diadakan Kementerian Perindustrian di Denpasar, Bali, Kamis 7 Maret 2024.

Kontrak antara Kementerian Pertahanba bersama PT Len Industri (Persero) dan PT Pindad sebesar Rp2,24 triliun dari total anggaran Rp9 triliun, ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ketika menutupn Business Matching 2024.

Baca Juga: Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Keberatan Kementerian Pertahanan Tampilkan Iklan Prestasi Prabowo

Agus Gumiwang menyaksikan langsung penandatanganan kontrak antara Kementerian Pertahanan dan dua BUMN itu di pameran belanja produk dalam negeri itu pada Selasa.

Berdasarkan data yang dipaparkan di sela penandatanganan kontrak itu, nilai kontrak untuk unit organisasi Pusat Alat Peralatan Pertahanan (Pus Alpalhan) di Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) dengan BUMN, PT Len Industri (Persero) mencapai Rp335 miliar.

Selain itu, kontrak Baranahan dengan PT Pindad sebesar Rp1,90 triliun.

Baca Juga: Muncul #PrabowoGibran2024 di Akun Media Sosial X Kementerian Pertahanan, Ari Dwipayana Ingatkan Netralitas

Agus Gumiwang menjelaskan, kontrak belanja produk dalam negeri dengan dua BUMN itu yakni untuk pengadaan amunisi, senjata, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis serta sistem alat peralatan pertahanan dan keamanan.

Kementerian Pertahanan adalah salah satu kementerian/lembaga yang merealisasikan belanja produk lokal selama Business Matching 2024 di Bali dengan produk yang disajikan di 182 stan pameran tersebut sudah mengantongi Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ada pun total realisasi selama pameran yang mempertemukan pemilik anggaran dan produsen 4-7 Maret itu mencapai Rp213 triliun, atau meningkat dibandingkan pelaksanaan 2023 mencapai Rp181 triliun.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih Laporkan Unggahan Kementerian Pertahanan #PrabowoGibran2024 ke Bawaslu

Kementerian Perindustrian mencatat realisasi tersebut paling besar dibeli oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mencapai Rp146,94 triliun dan dari BUMN mencapai Rp66,74 triliun.

Sedangkan nilai komitmen yang siap direalisasikan pemilik anggaran (pemerintah pusat/daerah) kepada produsen pada tahun ini juga meningkat mencapai Rp1.148,25 triliun dibanding 2023 mencapai Rp1.157 triliun. ***