ORBITINDONESIA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memakzulkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, yang dituduh gagal menjalankan tugasnya menjaga perbatasan AS-Meksiko di selatan negara tersebut.

Usulan pemakzulan Mayorkas yang diputuskan melalui pemungutan suara pada Selasa, 13 Februari 2024 itu disetujui oleh 214 anggota DPR AS dan ditolak oleh 213 lainnya.

"Alejandro Mayorkas patut dimakzulkan dan Kongres AS memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukannya," ucap Ketua DPR AS Mike Johnson dalam pernyataannya.

Baca Juga: China Kembali Minta Amerika Serikat Hormati Kedaulatannya di Selat Taiwan

"Seperti pernyataan perang, pemakzulan juga bisa disebut sebagai wewenang paling besar yang dimiliki DPR AS," kata dia.

Meski demikian, kalangan pengkritik menyebut upaya pemakzulan di DPR AS tersebut tidak menemukan bukti pelanggaran berat yang membuat Mayorkas patut dimakzulkan. Mereka juga menyebut upaya tersebut adalah murni tindakan politis.

Mayorkas menjadi anggota kabinet AS kedua yang dimakzulkan dalam 250 tahun sejarah negara tersebut. Satu-satunya menteri AS lain yang dimakzulkan DPR AS adalah Menteri Perang William Belknap pada 1876 akibat skandal suap.

Baca Juga: Imigrasi Bali Deportasi Warga Negara Amerika Serikat Sedang Mengemis di Ubud

Sementara itu, Presiden Joe Biden mengecam anggota DPR AS dari Partai Republik yang mendukung pemakzulan atas "tindakan berat sebelah yang terang-terangan tidak konstitusional".

"Melepaskan solusi konkret ketika hal itu sangat rakyat butuhkan demi intrik politik semata bukanlah hal yang diharapkan rakyat AS terhadap pemimpinnya," kata Biden dalam pernyataannya.

"Kongres AS perlu bertindak untuk memberi saya, Menteri Mayorkas, dan pemerintahan saya perangkat dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani situasi di perbatasan," tegasnya.

Baca Juga: Amerika dan Inggris Hentikan Danai Badan PBB untuk Urusan Palestina, PLO Keberatan

Setelah DPR AS gagal menyetujui kesepakatan untuk memperketat pengamanan perbatasan pekan lalu, Partai Demokrat menyebut rivalnya di DPR, Partai Republik, tidak punya keinginan memperbaiki keamanan perbatasan dan memanfaatkan isu itu hanya untuk kampanye politik.