Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Gina Sabrina menilai kasus ini bukan hanya pelanggaran bersifat administratif, tetapi juga mesti dilihat sebagai pelanggaran secara struktural karena struktur Kemhan masih bersifat militer.

Untuk itu, Gina meminta unggahan tersebut ditelusuri, apakah ada perintah di dalamnya.

"Karena mustahil seorang admin media sosial kemudian melakukan cuitan terkait dengan tagar tanpa ada perintah.”

Baca Juga: Perguruan Silat dan Pelaku Seni Budaya Jawa Barat Ini Dukung Prabowo-Gibran

“Kita tahu bahwa Kemhan diisi oleh banyak TNI militer aktif dan masih bernuansa militer dan masih ada unsur komando di situ," kata Gina.

Menurut Gina, perlu ada evaluasi secara menyeluruh untuk memastikan benar tidaknya ada penggunaan fasilitas negara, terutama ada unsur komando untuk menggunakan fasilitas negara dan menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu.

Perwakilan dari Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez menyinggung tanggung jawab dari sebuah kementerian itu berada paling tinggi pada menterinya sendiri.

Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Bersih 2024 membawa barang bukti dalam pelaporan ini.

Baca Juga: Survei Charta Politika: Prabowo-Gibran 42,2 Persen, Ganjar-Mahfud 28,0 Persen, Anies-Muhaimin 26,7 Persen

Selain bukti tangkapan layar cuitan, mereka juga membawa rangkaian kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan yang diduga dilanggar Menteri Pertahanan dan juga PNS yang bertanggung jawab menjadi administrator di akun sosial media Kementerian Pertahanan.

Sebelumnya, Senin 22 Januari 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengingatkan seluruh jajaran kementerian/lembaga serta TNI-Polri untuk menjaga komitmen netralitas di tengah kompetisi Pemilu 2024.

Pernyataan itu dikemukakan Ari Dwipayana menyikapi kekeliruan petugas administrasi akun media sosial X Kementerian Pertahanan yang mengunggah #PrabowoGibran2024 pada konten progres pembangunan perumahan TNI AU di Kompleks Skyhawk, Lanud Raden Sadjad, di Kabupaten Natuna, Kepulauan Natuna, Minggu 21 Januari 2024.

Baca Juga: Kumpulan Relawan Jokowi Deklarasikan Dukungan ke PSI untuk Menangkan Prabowo-Gibran

"Kita harus menyadari era sekarang ini era kompetisi Pemilu, jadi harus benar-benar dijaga netralitas dari seluruh kementerian, lembaga, termasuk ASN TNI-Polri," tuturnya.