DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Dubes RI untuk Malaysia Hermono Merespons Video yang Tuduh Intervensi Intelijen dalam Pemilu 2024

image
Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono menjawab isu yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Senin (22/1/2024). (ANTARA/Virna P Setyorini)

ORBITINDONESIA.COM - Baru-baru ini beredar video yang isinya menuduh intelijen mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 di Kuala Lumpur. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono pun merespons.

“Kalaupun ada pihak luar yang mencoba melakukan intervensi, kan kembali PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), mau enggak diintervensi?” kata Hermono di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia, Senin, 22 Januari 2024.

Video berdurasi satu menit sembilan detik itu menyebutkan ada intervensi intelijen dalam penetapan DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) Kuala Lumpur. Hermono menegaskan, daftar pemilih ditetapkan berdasarkan hasil rapat Pleno PPLN Kuala Lumpur.

Baca Juga: KBRI Moskow: Warga RI di Rusia Agar Hindari Perjalanan Luar Kota, Khususnya ke Rostov dan Voronezh

Rapat pleno itu, kata Hermono, tak cuma melibatkan PPLN Kuala Lumpur, tapi juga perwakilan partai politik, KPU (Komisi Pemilihan Umum), Panwaslu LN (Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri) Kuala Lumpur.

"Lalu bagaimana mau mengintervensinya?", kata Hermono. Ia menegaskan, kalaupun ada pihak eksternal yang mencoba mengintervensi, maka PPLN harus menjaga integritasnya.

Menurut Hermono, siapa pun pihak yang berkepentingan tentu bisa mengintervensi, tetapi kembali ke PPLN apakah mau diintervensi atau tidak. “Kan ada Pakta Integritas,” kata dia.

Baca Juga: KBRI Den Haag Manfaatkan Media Sosial untuk Sosialisasikan Pemilu

Sejak awal melantik PPLN Kuala Lumpur, Hermono mengatakan telah mengingatkan mereka bahwa pasti akan banyak menghadapi tekanan, terlebih mereka yang memiliki kepentingan dengan besarnya jumlah suara di Malaysia.

Terkait menjaga netralitas Perwakilan RI selama masa Pemilu 2024, Hermono mengatakan tugas KBRI Kuala Lumpur memfasilitasi agar PPLN dan Panwaslu Kuala Lumpur tugasnya tak mengalami kendala.

KBRI, lanjutnya, menyediakan tempat, data pendukung yang diperlukan, berkoordinasi dengan aparat setempat, dengan Kementerian Luar Negeri Malaysia, dan polisi.

Baca Juga: KBRI Tokyo: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Jiwa Gempa Ishikawa Jepang

Bahkan, KBRI rutin mengajak partai politik dan organisasi masyarakat untuk berkumpul dan menanyakan kendala dan persoalan yang mereka hadapi, serta meminta agar semua persoalan diselesaikan di dalam Wisma Duta, tutup Hermono.***
 

Sumber: Antara

Berita Terkait