Aksi mahasiswa ITB hari Rabu 17 September 1986 menyambut Presiden Mitterand itu sebenarnya dipimpin oleh Syahganda bersama teman-temannya.

Mereka melakukan aksi potong kepala bebek, sebagai simbol bunuh diri mahasiswa yang harus membebek jika hendak lancar jalannya menjadi kelas teknokrat (istilah kaum intelektual bagian dari Orde Baru pada masa itu), namun memilih memihak pada rakyat yang ditindas oleh kebijakan pembangunan ala Orde Baru.

Jadi dapat disimpulkan dalam aksi menyambut Mitterand tersebut, RD hanya menumpang memasangkan spanduk saja dalam aksi potong kepala bebek yang dipimpin Syahganda.

Syahganda dan teman-temannya kemudian memimpin satu bentuk gerakan mahasiswa yang berbeda dari sebelumnya selalu mengangkat isu elit menjadi isu advokasi ‘Tanah Untuk Rakyat’ yang dikenang dengan aksi longmarch Bandung-Badega, Kacapiring, Cimacan, Kedungombo dan lain sebagainya.

Baca Juga: Saiful Huda Ems: Rocky Gerung yang Tak Bijaksana

Syahganda menempuh jalan kehidupan menjadi aktivis pro demokrasi hingga detik ini, sementara RD setelah lulus menempuh jalur profesional dengan berkarir sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi hingga menjadi Deputi Kepala BPPT, kemudian Deputi Kemenko Maritim hingga Dirjen Minerba ESDM dan Pejabat Gubernur Bangka-Belitung.

Syahganda tetap melawan rezim kekuasaan yang zalim, sementara RD menjadi profesional yang terlihat baik-baik saja hingga kemudian terlibat kasus korupsi.

Kaum Profesional dan Korupsi

Dalam spektrum lebih luas, kasus korupsi pertambangan blok Mandiodo dan pengadaan BTS ini menambah panjang deretan kelompok profesional yang terlibat kasus korupsi, yang tidak hanya melibatkan kaum profesional dari alumni ITB saja.

Kaum profesional baik dari kalangan birokrat yang perlahan meningkatkan karir melalui peningkatan jabatan, maupun yang bergiat menjadi pengusaha (entrepreneur) pada masa Orde Baru memiliki kedudukan politik tinggi karena dapat menjadi bagian dari rezim penguasa jika memiliki rekam jejak baik dalam profesinya dan tidak pernah terlibat aktivitas politik terlarang menurut kaca mata penguasa.