Adapun publik yang tidak suka dan tidak setuju dengan istilah presiden petugas partai mencapai 69,9 persen.

“Presiden memang sejatinya bukan merupakan petugas partai dan bukan bawahan ketua umum partai. Prinsip demokrasi modern menyatakan ketika menjadi presiden, kesetiaan seorang pemimpin kepada bangsa dan negara, bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan partainya,” ujar Hanggoro.

Blunder ketiga yang dilakukan Ganjar adalah terkait batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ganjar dipersepsikan ikut membuat batal Piala Dunia U-20 dan menjadi tokoh paling tinggi yang disalahkan. Sebesar 16,6 persen menyalahkan Ganjar.

Beberapa pihak sebenarnya sudah mengklarifikasi. Batalnya Piala Dunia U 20 tak berhubungan dengan ketidaksetujuan Ganjar atau tokoh PDIP lainnya. FIFA memiliki alasan berbeda. Namun, opini publik terbentuk yang merugikan Ganjar Pranowo.

Blunder keempat yakni  Ganjar dianggap cawe-cawe menegur Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Ganjar dianggap berlagak seperti Presiden ketika ia menelepon Penjabat Gubernur DKI Jakarta menyampaikan keluhan pedagang Pasar Warakas, Tanjung Priok.

Ganjar Pranowo sendiri juga sudah memberikan penjelasan bahwa dia hanya menyampaikan keluhan dari warga yang dijumpai. Tapi di era menjelang Pilpres 2024, langkah seorang capres akan selalu menjadi sorotan.

Mayoritas publik menganggap Ganjar, sebagai sesama gubernur, tak seharusnya menyampaikan keluhan ke Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 74,7 persen menganggap Ganjar tak pantas menyampaikan keluhan itu.

“Hal ini karena cawe-cawe Ganjar terhadap Penjabat Gubernur DKI Jakarta tersebut terpublikasi,” katanya.

Di sisi lain, langkah cantik yang dilakukan Prabowo ikut memperlebar elektabilitas dengan Ganjar.

Pertama, Prabowo dan Presiden Jokowi terlihat semakin akrab. Hal ini membentuk pikiran publik bahwa dukungan Presiden Jokowi mengarah ke Prabowo di Pilpres 2024.