Publik yang menyatakan kurang wajar/tidak wajar sama sekali terhadap capres yang suka menonton video porno mencapai 86,1 persen.

Ketidaksukaan publik terhadap video porno, selain karena alasan agama, bisa juga disebabkan karena banyak berita ahli yang menyatakan menonton video porno merusak kesehatan.

Ganjar menyatakan pernyataannya soal video porno itu dipenggal. Tapi banyak media memberitakan berbeda. Contohnya adalah pemberitaan di tempo.co pada 4 Desember 2019.

Di artikel tersebut, bahkan menjadi judul, “Ganjar Pranowo: Kalau Saya Nonton Film Porno, Salahnya di Mana?”

“Publik terlanjur mempercayai pernyataannya Ganjar yang menyatakan ia suka menonton film porno. Soal Ganjar mengaku menonton video porno, bahkan kini dijadikan sayembara nasional. Wanita Perisai sebagai pemrakarsa sayembara nasional ini menyatakan bahwa isu menonton pornografi jangan dianggap sepele,” tuturnya.

Para tokoh dan segmen yang tak suka Ganjar Pranowo menemukan satu isu sensitif untuk dikampanyekan: Blunder Ganjar soal pernyataannya untuk menonton video porno.

Di satu sisi, Ganjar menyatakan sebuah kejujuran. Hal yang biasa terjadi jika orang dewasa pernah menonton video porno. Namun, seorang tokoh yang kini menjadi capres menyatakan kejujuran soal nonton video porno di publik itu kontroversial.

Ganjar perlu lebih hati-hati komentarnya di publik soal menonton video porno. Isu ini terus digulirkan di publik melalui sayembara nasional yang digerakkan kaum perempuan Wanita Perisai. Sebab, hal ini dapat menggerus dukungannya, terutama di segmen pemilih perempuan dan penganut agama Islam yang taat.

Blunder kedua terhadap Ganjar adalah label petugas partai yang disematkan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Megawati berulang-ulang mengatakannya ke publik, di mana dulu dia mengatakannya itu untuk Presiden Jokowi.

Di satu sisi, istilah petugas partai itu separuh benar. Capres memang tokoh yang ditugaskan oleh partai. Tapi jika sudah menjadi presiden lalu masih dipersepsikan sebagai petugas partai, ini memberi kesan partai politik lebih tinggi dibandingkan lembaga presiden. Atau seorang presiden seolah bawahan atau petugas dari ketua umum partai yang mencalonkannya.