Mereka yang punya uang mungkin akan dengan mudah berobat ke luar negeri. Tapi bagaimana dengan nasib sebagian besar rakyat Indonesia? Bayangkan kalau masyarakat tidak bisa dilayani waktu sakit parah.

Bisa-bisa korban berjatuhan. Bisa-bisa ada korban yang sampai tewas nanti gara-gara tidak diselamatkan dokter dan perawat yang sedang mogok kerja. Kalau ini sampai terjadi, siapa yang harus bertanggungjawab?

Para dokter sebenarnya sudah mengucapkan sumpah jabatan. Para dokter antara lain bersumpah akan membaktikan hidup guna kepentingan peri kemanusiaan. Mereka juga sudah bersumpah akan selalu mengutamakan kesehatan pasien.

Baca Juga: Indonesia Ditunjuk FIFA Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U17 2023, Begini Kronologi Lengkapnya

Kalau sekarang mereka menolak menangani pasien cuma gara-gara posisi IDI dihapus dari RUU Kesehatan, apakah itu masih sejalan dengan sumpah jabatan mereka?

RUU Kesehatan ini memang masih menjadi bola panas. Semula dikabarkan RUU ini akan dibahas dalam sidang paripurna DPR tanggal 20 Juni kemarin. Sidang paripurna itu adalah tahap terakhir sebelum sebuah RUU disahkan.

Tapi ternyata, itu batal dilakukan. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan rapat paripurna tentang RUU Kesehatan ditunda, sampai waktu yang tepat.

Puan mengatakan saat ini RUU Kesehatan telah disepakati DPR di tingkat 1, meskipun masih ada 2 fraksi yang menolak, yaitu PKS dan Demokrat. Puan tidak menyebut secara jelas kapan waktu yang dimaksud dengan ‘waktu yang tepat’.

Baca Juga: PPDB DKI Jakarta Sesuaikan dengan Libur Nasional dan Cuti Bersama Idul Adha, Catat Jadwal Penerimaannya

Yang jelas, itu belum akan dilakukan hari-hari ini. Ini menunjukkan proses pembicaraan di luar sidang belum tuntas. Bahkan mulai ada dugaan, RUU ini belum akan disahkan di masa bakti DPR kali ini.