ORBITINDONESIA.COM - Pemerintah telah menganugerahkan pahlawan proklamator kepada Ir Sukarno pada 1986 bersama Bung Hatta. Pada 2012 pemerintah juga menganugerahkan pahlawan nasional.

Hal ini memastikan bahwa Ir Sukarno telah memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara sebagai persyaratan pemberian gelar pahlawan nasional.

Penyematan gelar pahlawan nasional sekaligus menggugurkan “tuduhan” yang termaktub dalam Tap MPRS No. 33 Tahun 1967 tentang keterlibatan Sukarno dalam peristiwa G30S PKI alias Gestok.

Baca Juga: Steffina Yuli, Perempuan Indonesia yang Masuk Dalam Daftar Under 30 Forbes Asia

Pada bagian pertimbangan Tap MPR 33 menyebut, Sukarno telah membuat keputusan yang menguntungkan gerakan 30 September atau Gestok. Sukarno disebut juga melindungi para tokoh PKI.

Namun amat disayangkan proses rekonsiliasi dan rujuk nasional sampai saat ini cenderung stagnan dan jalan di tempat. Masih ada pihak-pihak yang seakan belum “legowo” sepenuhnya dengan proses rekonsiliasi nasional.

Padahal untuk melaju sebagai bangsa unggul dan hebat, hal-hal sebagaimana dituduhkan dalam Tap MPRS 33 tersebut harus segera dituntaskan. Kerikil-kerikil harus disingkirkan agar tidak mengganggu rekonsiliasi bangsa serta percepatan pembangunan dan pemajuan bangsa.

Baca Juga: FIFA Matchday: Timnas Indonesia Melawan Palestina Berakhir Tanpa Gol

Bapak Bangsa biasanya disematkan kepada tokoh yang sepenuh hati dan berani menempuh resiko, bahkan pengorbanan jiwa dan raga sekalipun, untuk pembebasan bangsanya dari belenggu penjajahan dan penindasan.

Bapak Bangsa hanya berjuang sepanjang hayat tanpa memikirkan kepentingan dan kesenangan diri-pribadi dan keluarga. Berpikir semata demi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negaranya.

Banyak negara punya Bapak Bangsa. Sebut saja, India mempunyai Mahatma Gandhi. Uni Soviet dengan Stalin. Kambodja dengan Norodom Sihanouk. China dengan Mao Ze Dong. Afrika Selatan memiliki Nelson Mandela. Dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Tips dan Cara Menghindari Dampak Kualitas Udara Buruk di Rumah agar Keluarga Tetap Sehat

Mungkin di sinilah letak urgensi mengapa sejarawan Asvi Warman Adam mengingatkan kembali para hadirin akan usulan pemberian gelar bapak bangsa kepada Bung Karno yang sempat terlupakan.

Seharusnya pemerintah dan pihak-pihak yang masih berkeberatan dapat melihat makna rekonsiliatif dan penguatan persatuan nasional dibalik pemberian gelar bapak bangsa tersebut. 

(Bob Randilawe) ***