Mufakat sebagai bentuk demokrasi politik dan kesejahteraan sebagai bentuk demokrasi ekonomi oleh Soekarno disarikan menjadi sosio-demokrasi. Di sinilah letak perbedaan yang mendasar antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal yang saat ini tengah giat-giatnya dipraktikkan dalam kehidupan politik di Indonesia.

Apa yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya tersebut selaras dengan apa yang sudah dimaklumatkan dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, yang telah menetapkan:

? Pertama: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia.

? Kedua : Kami putra dan putri Indoneia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia.

? Ketiga : Kami putra dan putri Indoneia mengaku berbahasa yang satu, Bahasa Indonesia.

Baca Juga: Harry Darsono PhD: Presiden RI 2024 Harus Orang yang Bukan Pro AS, tapi Pintar Menyiasati Ekonomi China

Diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya : ? Kemauan ? Sejarah ? Bahasa ? Hukum adat ? Pendidikan dan kepanduan

Nilai nilai kebangsaan yang dimaklumatkan dalam Sumpah Pemuda disublimasikan ke dalam Pancasila untuk menjadi dasar negara Republik Indonesia sebagai perwujudan dari nation state seperti yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Jika kemudian hasil Pemilu 2024 ternyata hanya bisa menghasilkan pergantian kekuasaan tanpa hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, maka ini merupakan anggukan kepala bahwa berbagai kebiadaban politik yang tengah berlangsung saat ini merupakan upaya pengkhianatan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh para oligarki yang menjadi komprador dan antek-antek dari proxy kepentingan asing yang sengaja ingin menghancurkan Indonesia dari dalam melalui proses amandemen yang dilakukan sejak tahun 2002.

Menjadi sahih apa yang pernah dinyatakan oleh Soekarno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”