Pemda DKI harus mencari terobosan untuk mengatasi kemacetan ini. Yaitu, menurunkan biaya transportasi umum menjadi serendah mungkin. Kalau bisa Rp1.000, atau bahkan gratis.

Jika tiket tije menjadi nol rupiah, warga bisa menghemat gajinya sedikitnya Rp1 juta per bulan, atau 25% dari gaji yang besarnya sama dengan UMR.

Jadi, kebijakan pemerintah memberikan subsidi kepada warga negara yang ingin membeli kendaraan listrik kurang tepat. Kebijakan ini memang berdampak baik pada pengurangan penggunaan bahan bakar fossil. Di sisi lain, kebijakan ini ikut memberikan kontribusi menambah kemacetan di jalan raya.

Baca Juga: Banyak Dicari, Inilah 5 Cara Menghemat BBM Mobil untuk Perjalanan Mudik Lebaran Ramadhan 2023

Kebijakan manajemen Tije untuk menaikkan tarif pada jam sibuk hanya akan menambah kocek kas manajemen bus, tetapi tidak akan mengurangi kemacetan.

Sebaiknya, pemerintah DKI Jakarta dan Pusat memberikan subsidi untuk kendaraan umum sehingga harga tiket bisa nol rupiah atau hanya Rp1.000. Dengan begitu, warga akan meninggalkan sepeda motor dan mobilnya di rumah, dan menggunakan Tije dan MRT, serta LRT untuk bepergian.

Subsidi pemerintah kepada kendaraan umum memang akan bengkak besar sekali. Tetapi, di sisi lain akan terjadi pengehmatan penggunaan bahan bakar dalam jumlah besar.

Dan dampak yang paling besar adalah warga menjadi nyaman, lebih bahagia hidup di Jakarta.

(Oleh: Jonminofri Nazir) ***