Padahal, loyalitas jurnalisme ialah pada kepentingan publik, bukan pada seputar wilayah privat. Elemen dasar lainnya yang belakangan juga sering dilanggar ialah verifikasi.

Sebuah obrolan atau cicitan dalam Twitter, kadang langsung dijadikan berita tanpa verifikasi dan konfirmasi atau wawancara ulang kepada si pemilik akun untuk menanyakan maksud sebenarnya dari celotehannya tersebut.

Harus diakui, jurnalisme malas seperti ini masih menghantui institusi pemberitaan kita, baik online maupun cetak. Padahal, kedisiplinan verifikasi merupakan intisari atau roh jurnalisme.

Baca Juga: Satrio Arismunandar: Kunci Produktivitas Sebagai Penulis Adalah Rasa Memiliki Tujuan

Selain permasalahan internal ini, tantangan lainnya bagi insan pers saat ini ialah kehadiran sejumlah platform global yang dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup media nasional, terutama dari sisi finansial.

Kita tentu patut berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah menyiapkan perpres yang dapat menjadi payung hukum untuk mengatur pola kerja sama dan hubungan antara media dan platform global tersebut, demi ekosistem pers yang berkeadilan.

Dengan payung hukum itu, kita mungkin bisa mencontoh langkah Australia yang mewajibkan Facebook untuk membayar kepada penerbit atau media lokal terkait konten berita yang ditayangkan di platform tersebut.

Ekosistem industri pers memang sudah seharusnya terus ditata, baik dari sisi finansial maupun kontennya. Oleh karena itu, para pelaku di industri ini harus mampu memperbaiki segala kelemahan dan terus berinovasi.

Baca Juga: Punya Rekam Jejak Jadi Pelakor, Begini Sosok Denise Chariesta di Mata JK

Tidak hanya sekadar untuk bertahan, tetapi juga untuk berkibar lebih tinggi lagi dengan menghasilkan karya-karya jurnalistik berkualitas serta tidak terjebak dalam sikap pragmatis yang menggerus integritas.