DECEMBER 9, 2022
Orbit Indonesia

Pakar Transportasi Senior Sarankan Pemerintah Setting Ulang Kebijakan Zero ODOL

image
Pakar transportasi Suripno tentang setting ulang Zero ODOL

ORBITINDONESIA - Untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder, Pakar Transportasi Senior, Suripno, menyarankan agar pemerintah menyeting ulang kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load).

Jika Zero ODOL dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

“Pelanggaran ODOL ini kan sudah berlangsung puluhan tahun dan pemerintah selalu gagal untuk menghentikannya. Kenapa gagal? Karena pendekatannya penegakkan hukum dan bukan menyeluruh," katanya.

Baca Juga: Erick Thohir Didukung Voters, La Nyalla: Insha Allah Saya Akan Menjadi Ketua Umum PSSI

"Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia,” lanjutnya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ini mengatakan, ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi.

“Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur,” ujarnya.

Jadi, kata Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti ini, kebijakan Zero ODOL ini lebih baik dihentikan dulu.

Baca Juga: Profil dan Biodata Lengkap Yesaya Abraham Bintang Gita Cinta dari SMA, Nama Lengkap, Agama, dan Nama Pacar

“Berhenti dulu, ditata dulu programnya. Setelah tertata terkoordinasikan dengan baik. Jadi, pemerintah harus bisa mengusahakan bagaimana agar kebijakan ini dapat dikondisikan supaya orang melanggar itu tidak usah harus ditindak dulu baru sadar, tapi dia sendiri merasa bahwa ODOL itu merugikan dari sisi hitung-hitungan bisnis,” tukasnya.

Karena akan berdampak ke berbagai sektor, menurut Suripno, pembahasan Zero ODOL ini sebaiknya langsung di bawah koordinasi Presiden dan tidak bisa jadi wewenang Kemenhub.

Dalam hal ini, Presiden bisa menugaskan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk terlebih dulu membuat perencanaan menyeluruh terkait kebijakan Zero ODOL ini.

Baca Juga: Prilly Latuconsina Tampil Memukau Di Gala Premier Gita Cinta Dari SMA: Warna Baru Bagi Film Remaja 2023

“Harus dibuat perencanaan konsep yang benar-benar menyeluruh mulai dari pencegahannya, sistemnya, perencanaan intermodanya seperti apa, hubungan multimodanya seperti apa, dan lain-lain,” ujarnya.

Setelah Bappenas selesai membuat perencanaan kebijakan Zero ODOL yang menyeluruh, semua stakeholder harus diajak untuk membahasnya secara bersama-sama.

Halaman:
1
2

Berita Terkait