ORBITINDONESIA - Para pekerja rumah tangga  atau PRT, khususnya perempuan, rentan mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan.

Fakta ini mendorong pemerintah untuk menggodok Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) yang saat ini masuk dalam RUU Prioritas 2023 untuk dapat segera disahkan.

Ratna Susianawati selaku Deputi Perlindungan Hak Perempuan (Kemen PPPA) mengatakan, RUU Perlindungan PRT sangat penting untuk melindungi baik pekerja, pemberi pekerja juga penyalur kerja. Saat ini, lanjut dia, regulasi terkait pekerja rumah tangga masih setingkat kementerian.

Baca Juga: Kisah Protes Soekarno dengan Petinggi Muhammadiyah Tentang Tabir yang Belenggu Perempuan

Menurut Ratna, regulasi untuk meletakkan legal standing yang tinggi setingkat UU sangat dibutuhkan.

"Ini penting bila  melihat data dan fakta ada kecenderungan pekerja rumah tangga yang sebagian besar perempuan dan termasuk di dalamnya ada anak-anak," kata Retna dalam diskusi FMB9- yang digelar secara daring, Senin 30 Januari 2023.

"Ini yang menjadi perhatian kita semua. Esensi  yang akan diusung dari RUU ini yang pertama adalah memberikan pengakuan dan perlindungan kepada pekerja, pemberi kerja dan juga penyalur,” tambahnya.

Saat ini, para pekerja yang notabene perempuan masih rentan mengalami diskriminasi, kekerasan dan bahkan eksploitasi. Regulasi setingkat UU, lanjutnya, juga untuk  memastikan bagaimana hal itu tidak terjadi.

Baca Juga: Langkah Mudah Mendaftar Kartu Prakerja Gelombang 48 Tahun 2023, Berikut Deretan Syarat yang Harus Terpenuhi

"Ini yang menjadi suport kami di Kementerian PPPA sebagai kementerian yang dimandatkan agar negara hadir menyusun berbagai kebijakan  terutama untuk memberikan perlindungan kepada perempuan khususnya pekerja rumah tangga," bebernya.