ORBITINDONESIA - Pihak Istana Negara akhirnya menjelaskan soal alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang pejabat Polri tanpa membawa tongkat komandan, topi, dan juga alat komunikasi atau ponsel.

Untuk diketahui, sebanyak 559 pejabat Polri yang terdiri dari para Kapolda, Kapolres, juga pejabat di lingkungan Mabes Polri diundang Jokowi ke Istana Negara, Jakarta terkait kerusuhan di Kanjuruhan.

Mereka dilarang membawa topi, tongkat komando, dan juga ponsel saat bertemu Jokowi. Semuanya hanya menggunakan seragam kerja harian atau PHL.

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Lukas Enembe di Jakarta, Ini yang Ditemukan Penyidik

"Ketika diskusi, di sini tidak ada tempat penyimpanan tongkat, (padahal) tongkat jumlahnya banyak, kedua, juga memperlama proses memasuki istana. Ketiga, kami minta tidak bawa HP (handphone) lagi-lagi untuk kenyamanan bapak-bapak pejabat lingkungan Polri," kata Kasetpres Heru Budi Hartono di kantor presiden Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022 dikutip dari ANTARA.

Heru menerangkan, hal tersebut dilakukan agar mempercepat proses memasuki Istana Negara.

"Untuk bisa masuk istana dengan cepat karena jumlahnya (hampir) 600 orang, jadi cukup banyak, jadi tidak perlu membawa tongkat, HP dan topi karena kan topi perlu tempat, tongkat perlu tempat tongkat, HP perlu tempat HP sehingga kami minta ke panitia untuk tiga benda itu disimpan di kursi bus masing-masing," ungkap Heru.

Baca Juga: RESMI! Inilah Kesimpulan dan Rekomendasi TGIPF Terkait Tragedi Kerusuhan di Kanjuruhan

Setpres, menurut Heru, hanya mewajibkan para pejabat Polri melakukan tes swab PCR COVID-19.

"Jadi, begitu turun selesai, kita cek satu, secara umum bahwa tidak (terpapar) COVID-19, antri, tidak harus meletakkan topi, HP, tongkat, hanya simple untuk kenyamanan tamu di istana," tegas Heru.

Heru menyebut bahwa istana kepresidenan mensyaratkan pemeriksaan swab PCR sebelum bertemu Presiden.

Baca Juga: Gila, Irjen Teddy Minahasa Putra Diduga Jual Barbuk 5 Kg Sabu Kepada Seorang Mami

"Ketika persiapan pengarahan bapak presiden ke kapolri, kapolda, kapolres, salah satu syaratnya kami minta kepala pusat kesehatan Polri dilakukan pemeriksaan swab PRC dan dilakukan jajaran Polri sendiri. (Tes) di luar itu istana tidak ada kewenangannya dan hasil COVID-19 yang disampaikan ke Sekretariat Presiden, dan semua dalam kondisi negatif," jelas Heru.***