ORBITINDONESIA.COM- Bila masyarakat sipil kepepet modal untuk bertahan hidup dengan menggadaikan surat BPKB kendaraan, hingga tanah warisan, kisah berbeda dilakukan Bupati Meranti, Muhammad Adil.

Bupati Meranti ini, entah apa kebutuhannya ternyata pernah gadaikan Kantor Bupati Meranti senilai Rp 100 miliar.

Parahnya, kantor Bupati Meranti yang didirikan dengan dana publik ini berhasil digadaikan Muhammad Adil ke pihak perbankan.

Baca Juga: Terjaring OTT KPK, Kekayaan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Terus Melejit hingga Punya Harley Davidson!

Hal ini disampaikan Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar usai Bupati nonaktif Muhammad Adil ditetapkan jadi tersangka korupsi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut kenekatan Muhammad Adil ketika memimpin Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Kantor bupati itu yang digadai di bank. Saya saja baru tahu ini," ungkap Plt Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, dikutip dari Antara, Sabtu 15 April 2023.

Baca Juga: Masih Ditanya Keluarga Mana Pasangannya di Hari Lebaran, Coba Jawab Pakai Ini!

Dijelaskan Asmar, uang Rp100 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan jalan yang menjadi program prioritas kepemimpinan Muhammad Adil.

Asmar pun mengaku serba salah, pasalnya pinjaman ini harus diangsur dan menjadi beban pemerintah daerah.

"Hal ini yang jadi beban angsuran atas piutang yang wajib dibayar sebesar Rp3 miliar per bulan. Kalau telat bayar, bunga yang ditetapkan cukup besar. Sementara kemampuan keuangan kita (Meranti) cukup kecil,” tuturnya.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Yana Mulyana Kena OTT KPK: 9 Orang dan Uang Tunai Diamankan

Untuk saat ini Asmar pun mengaku telah menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang sudah sempat berjalan jauh.

Ia akan mengevaluasi kembali semua kegiatan agar ke depannya tidak terjadi masalah.

"Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Makanya wajib kami evaluasi agar bisa kami ukur program mana saja yang menjadi prioritas sehingga tidak mengganggu keperluan belanja rutin dan wajib," tambahnya.

Adapun kegiatan yang dimaksud mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya.

Seperti pembangunan jalan yang dialokasikan melalui pinjaman dana dari bank sebesar Rp100 miliar. Dari empat kegiatan yang dilaksanakan, terdapat dua paket yang masih belum rampung.

Dua paket itu adalah pembangunan Jalan Tanjung Samak - Tanjung Kedabu di Kecamatan Rangsang senilai Rp26 miliar lebih dan Jalan Sei Nyiur - Sesap Kecamatan Tebingtinggi di lokasi pembangunan kantor bupati baru senilai Rp41 miliar lebih.

Sementara paket lainnya yang sudah rampung yaitu, peningkatan Jalan Perjuangan di Kecamatan Tebingtinggi senilai Rp7 miliar lebih dan Jalan Telesung - Tanjungkedabu di Kecamatan Rangsang Pesisir senilai Rp14 miliar lebih.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti M Sakinul Wadi mengatakan, evaluasi dilakukan menindaklanjuti kekuatan anggaran, di samping tingginya proyeksi kepala daerah yang tertuang dalam APBD murni 2023.

"Benar, memang APBD murni 2023 ada proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Jadi kita ukur kembali melalui rapat lanjutan TAPD pada hari ini (Kamis kemarin)," ujarnya.

Atensi rapat evaluasi kemarin membuka besaran proyeksi riil pendapatan asli daerah (PAD), terutama Transfer ke Daerah (TKD) seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

"PAD riil akan kami rekap kembali, terutama mengukur gambaran TKD yang akan masuk. Jika sudah dapat gambaran riilnya maka akan kami sesuaikan dengan anggaran belanja yang telah kami susun sebelumnya,” ujarnya.

Pasalnya, atensi kepala daerah tidak mau mendengar anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih besar pasak dari tiang.

"Jika belanja lebih besar dari pendapatan tentu akan dikurangi lagi nanti proyeksinya. Nanti akan kami tandai mana prioritas dan mana yang tidak prioritas," ungkapnya.

Sakinul menambahkan, perbaikan akan ditetapkan dalam penyesuaian anggaran perubahan. Apalagi saat ini mereka sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah.

Sementara besaran anggaran pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD 2023 Kepulauan Meranti sebesar Rp1.462.127.490.522 terdiri dari PAD sebesar Rp421.579.085.283 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.040.548.405.242.

Secara kumulatif belanja daerah sebesar Rp1.516.308.620.000 terdiri dari belanja operasional Rp1.044.931.963.538, belanja modal Rp304.716.704.162, belanja tidak terduga Rp5.000.000.000, dan belanja transfer Rp161.659.952.300***