Oleh: Ferdinand Hutahaean, pemerhati masalah politik, ekonomi dan BBM.

ORBITINDONESIA - Belakangan kita terus dibuat gelisah oleh persoalan Subsidi Energi khususnya subsidi BBM. Bukan hanya rakyat yang gelisah, tapi juga Pemerintah resah dengan APBN yang terbakar oleh subsidi.

Subsidi Energi khususnya BBM adalah persoalan lama, kesalahan puluhan tahun yang tak kunjung diperbaiki. Mengapa? Meski mudah, tapi beban politknya besar bagi penguasa.

Era SBY 10 Tahun Presiden, tercatat negara membakar lebih dari Rp 1.300 triliun untuk subsidi BBM dengan klaim pertumbuhan ekonomi 6%

Baca Juga: Hanya Yanagihara Dalam Novel tentang Persahabatan Berjudul A Little Life

Era Presiden Jokowi 7 tahunan, subsidi BBM telah terbakar lebih dari Rp 660 triliun dengan pertumbuhan ekonomi stabil, meski di bawah tekanan akibat pandemi Covid yang meluluh lantakkan perekonomian dunia.

Saat ini, kondisi kuota BBM khususnya Solar dan Pertalite yang disubsidi pemerintah diperkirakan akan habis pada kisaran bulan September 2022, artinya akan ada dampak dan resiko yang harus terjadi.

Pilihan sulit bagi pemerintah dan juga untuk rakyat, 3 opsi kemudian beredar menjadi pilihan, tambah besaran subsidi di APBN, naikkan harga jual Solar dan Pertalite atau lalukan pembatasan.

Subsidi atas nama rakyat ini ternyata sejak awal salah sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan mampu daripada dinikmati kalangan bawah, yang seharusnya menjadi target subsidi.

Baca Juga: Artis Cantik Korsel Yoo Joo Eun Meninggal Dunia Diduga Bunuh Diri, Sempat Tulis Surat Perpisahan, Baca Isinya