Data ini kemudian diintegrasikan dengan sistem digitalisasi yang pernah dilakukan oleh Pertamina di SPBU dengan nilai proyek Rp 5 triliun lebih. Harusnya sistem ini bisa digunakan dan dipadukan dengan aplikasi My Pertamina.

Untuk pembatasan maka setiap kendaraan harus menginput kilometer perjalanan setiap mengisi bahan bakar, sehingga bisa diawasi penggunaannya secara tepat, tidak diperjual belikan dengan modifikasi tanki.

Langkah ini bila dilakukan, maka akan menurunkan secara drastis kuota BBM Subsidi, sehingga tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh kalangan mampu.

Dampak dari ini, anggaran Subsidi yang dihemat, bisa digunakan menggratiskan sekolah supaya beban rakyat keseluruhan berkurang. Selain itu, gratiskan angkutan umum karena bisa disubsidi seluruhnya oleh pemerintah.

Baca Juga: Rekonstruksi Pemberantasan Brigadir J Digelar di 3 Lokasi Sekaligus, Semua Tersangka Hadir

Selain pembatasan ini, pemerintah juga perlu membubarkan lembaga tak perlu seperti contoh BPH Migas, yang fungsinya pengawasan tapi tak berguna. Malah menambah beban harga BBM karena kutipan dari BPH Migas

Pemerintah harus berani melakukan Langkah ini, mengalihkan subsidi tidak tepat sasaran ke subsidi tepat sasaran dan tidak hangus terbakar begitu saja.

Demikian utas pendek ini semoga menjadi masukan bagi pemerintah. Terimakasih.***