“Kewajiban anda adalah membayar pajak, namun hukum positif mengatakan penggunaannya adalah wilayah kewenangan penyelenggara negara," kata RK dalam akun Instagramnya, dikutip Rabu (4/1).

Laman Katadata.co.id., menyoroti kemiskinan yang masih mencapai 8,06% dari total penduduk Jawa Barat.

Beberapa daerah bahkan mencatatkan tingkat kemiskinan di atas 10%, di antaranya Tasikmalaya, Indramayu, Majalengka dan Kuningan.

Baca Juga: Ramalan Hard Gumay, Presiden Indonesia 2024: Laki laki, Jawa Campuran, Nama Tiga Suku Kata, Fisik Tegap

Sedangkan Imparsial (Indonesian Human Rights Monitor) mengungkapkan Jawa Barat merupakan provinsi yang paling banyak menjadi lokasi pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan pada 2022.

Di bawah Jabar, ada Jatim, NTB, Sumut, DKI Jakarta, dan Aceh.

"Kasus-kasus ini tersebar di beberapa provinsi paling banyak di Jabar, saya kira sesuai dengan potret Komnas HAM," kata Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto dalam diskusi 'Catatan Akhir Tahun Toleransi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia' yang digelar Imparsial secara daring, Rabu (28/12).

Menurut Ardi, ada berbagai kategori kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kategori terkait tempat ibadah menjadi kasus dengan jumlah paling banyak terjadi, sebanyak tujuh kasus.

Baca Juga: Diduga Mesum dengan Santrinya di Pondok, Kini Kiai di Jember Mengaku Sakit Saat Dijadwalkan Pemeriksaan Polisi

Pelarangan pelaksanaan ibadah selarangan atau pendirian tempat ibadah sebanyak polemik pelaksanaan ibadah kelompok minoritas, kasus perusakan keberagaman. "Yang terkait dengan tempat ibadah ini paling tinggi," katanya.