ORBITINDONESIA - Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023, pada 16 Agustus 2022, mengatakan APBN 2023 akan diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi eksternal, terutama inflasi energi dan pangan.

Pemerintah pun menargetkan laju inflasi di 2023 bisa terjaga di kisaran 3,3%. Sayangnya, rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menerapkan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) tahun ini diperkirakan justru akan memicu kenaikan inflasi.

Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Binoni Tio A. Napitupulu, mengungkapkan kebijakan Zero ODOL ini dapat menyumbang kenaikan inflasi sebesar 1,2 hingga 1,5 persen pada 2023 ini.

Baca Juga: Liga Inggris : Dokumen Transfer Beres, Cody Gakpo Bisa Debut Akhir Pekan ini

Menurutnya, Kemenperin tidak keberatan dengan penerapan Zero ODOL. Namun, lanjutnya, untuk penegakan hukumnya perlu juga melihat  dampak-dampaknya.

"Kami sepakat bahwa Zero ODOL sangat baik. Namun, ada hal yang memang perlu kita antisipasi dengan merelaksasi kebijakan ini. Hal itu disebabkan peran logistik sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi kita,” ujarnya dalam sebuah webinar akhir tahun lalu.  

Menurutnya, sektor industri sebenarnya sudah menyiapkan diri terkait kebijakan Zero ODOL. Namun, ketika industri sudah melakukan perencanaan yang disesuaikan penganggaran dan peraturan, terjadi pandemi covid-19 yang memukul industri secara luar biasa.

“Kita tahu efeknya juga sampai saat ini masih terasa dan industri masih dalam tahap pemulihan dari kehilangan yang cukup banyak di awal 2020 lalu,” lanjutnya.  

Baca Juga: Waduh! Tilang Manual Kembali Berlaku,Ternyata Ini Alasan Polisi

Di acara yang sama, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengkhawatirkan pelarangan truk ODOL tahun ini bisa memicu kenaikan harga barang yang otomatis memicu inflasi.