Hal tersebut konsekuen dengan paragraf 1 di atasnya yang berbunyi penyebaran atau pengembangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme, merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara.

Usaha para wakil rakyat itu karena berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga segenap aturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepadanya.

Suatu bentuk yang memberikan Pancasila status sesuai dengan adagium Lex Superior Derogat Legi Inferiori, sehingga pengamalan Pancasila memberi peran sentral kepada Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, agar mampu mengamalkan seluruh sila dalam satu keterpaduan.

Karena itu demonstrasi-demonstrasi massa atau unjuk rasa yang irasional ataupun yang tidak logis selama ini harus segera dihentikan, karena telah mendatangkan kerugian sosial tak ternilai yang memperlemah konsolidasi kekuatan pertahanan keamanan rakyat semesta.

Baca Juga: Penuh Kejutan! Inilah Jadwal Resmi Pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia 2022 Qatar

Kerugian masyarakat karena kemacetan lalu lintas, waktu kerja terlambat, kehilangan momen pertolongan medis bagi mereka yang kritis,

sehingga uang kita yang habis hanya untuk mendanai makan, minum, perlengkapan dan biaya operasi pengamanan polisi, tentara dan satuan pengamanan, rusaknya fasilitas umum dan trauma fisik mereka yang luka dan sakit serta gangguan kejiwaan terhadap para korban.

Rasa ikut mempunyai bangsa Indonesia semakin pudar oleh suara kebencian dari para provokators yang menjijikkan, sehingga menguras kemampuan kita untuk membangun kekuatan militer di laut, selain juga di darat dan udara.

Sudah waktunya kini para alumni STHM dan para ahli hukum nasional mendukung otoritas yang terkait, baik di jajaran Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif yang mengatur, agar demonstrasi massa hanya boleh dilakukan di tempat-tempat tertentu saja yang terlokalisir.

Baca Juga: Bikin Tim Samba Keok, Kamerun Tetap Tersingkir Dari Piala Dunia 2022 Qatar