ORBITINDONESIA - Rapat Pimpinan Dewan Kadin Sumatra Barat yang digelar melalui zoom meeting merekomendasikan pembatalan atau setidaknya penundaan musyawarah provinsi mengingat banyaknya aturan yang ditabrak oleh panitia.

"Hasil Rapat Pimpinan Dewan Kadinda Sumbar ini mememutuskan pembatalan atau penundaan musyawarah sampai terpenuhinya persyaratan formal," kata Ketua Dewan Penasihat Kadin Sumatra Barat Basril Djabar kepada wartawan usai zoom meeting bersama tiga unsur pimpinan lainnya di kantor Kadinda Sumatra Barat, Sabtu 16 Juli 2022.

Berdasarkan keterangan pers yang diterima ORBITINDONESIA dari mantan wakil ketua umum bidang Infokom, Awaluddin Awe, rapat yang diprakarsai Ketua Dewan Kehormatan Kadin Sumbar Leonardy Harmainy diikuti oleh Ketua Dewan Pertimbangan Budi Syukur, Ketua Dewan Penasihat H Basril Djabar dan Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh.

Baca Juga: Viral Kisah Pasutri yang Gemar Bagikan Ikan Gabus ke Orang Lain, Kini Istri Sakit

Rapat diselenggarakan karena unsur Pimpinan Dewan di Kadin Sumbar menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Dewan Pengurus dan Panitia Penyelenggara Musprop, sehingga dikuatirkan nantinya akan memicu perpecahan di arena Musprop.

Di antara pelanggaran yang diduga dilakukan Dewan Pengurus dan Panitia Musprop adalah, pertama, unsur Pimpinan Dewan lain selain Ketua Umum Kadin Sumbar sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pelaksanaan Musprop.

Nama nama para Pimpinan Dewan, seperti Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Wanhat memang dimasukan di dalam struktur Kepanitiaan Musprop, tetapi sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk membahas agenda Musprop.

Padahal, masing masing Dewan, khususnya Dewan Pertimbangan memiliki peran dalam melakukan konvensi atau penjaringan calon Ketua Umum dan calon pengurus yang akan dimasukan di dalam komposisi kepengurusan baru.

Baca Juga: Pencegahan dan Penanganan Bagi Pasangan Muda yang Radikal