Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, S.I.K, M.H, saat menjadi salah satu pembicara di acara tersebut menyatakan sepakat agar permasalahan ODOL ini dibicarakan secara holistik.

“Kita memang belum akan melakukan penegakan hukum terhadap truk-truk ODOL ini sebelum ada pembicaraan dengan semua stakeholder,” ucapnya. Kepala Sub Manajemen Keselamatan Direktorat Sarana dan Keselamatan Jalan, Ellis, juga menyampaikan hal senada. 

Pembicara lainnya, Pengurus Bidang Pertanian dan Perkebunan APINDO, Asep Setiaharja menyatakan setuju terhadap Zero ODOL. Namun, dia menyampaikan perlu prasyarat dulu sebelum kebijakan Zero ODOL ini benar-benar diterapkan dan diwajibkan kepada pengusaha.

Baca Juga: APKI Minta Kebijakan Zero ODOL Harus Paralel dengan Dukungan terhadap Industri

“Sebagai  Apindo kami perhatikan ekosistem modal itu seperti ini, ada penyediaan infrastruktur, ada infrastrukturnya, ada regulasinya ada penegak hukumnya, kemudian ada manajemen operasional dan sebagainya,” ujarnya. 

Apindo berharap ada deregulasi kebijakan Zero ODOL, kerjasama yang baik dengan semua pihak dan berkeadilan. Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), Rachmat Hidayat, saat menjadi pembicara dan Wakil Ketua Umum Kebijakan Publik GAPMMI, Astri Wahyuni sebagai penanggap. Pelaksanaan Zero ODOL tanpa dukungan kebijakan dan infrastruktur pendukung akan berdampak pada inflasi. 

“Kami memperkirakan biaya transportasi, logistik secara total kira-kira 40 persen akan mengalami kenaikan dan itu kenaikan yang menetap seterusnya. Kenapa? Karena harus ada investasi truk baru, investasi sumber daya manusia baru, investasi untuk maintenance yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk biaya tol yang baru, biaya operasional yang baru,” tambah Rachmat.

Baca Juga: Pakar Transportasi Sebut Penyelesaian Masalah ODOL Butuh Waktu 20 Tahun

Sementara, Astri menyampaikan tiga usulan dari GAPMMI dalam penyelesaian ODOL. Pertama, pembentukan task force lintas stakeholders, baik dari pihak pemerintah maupun pelaku usaha, untuk meneliti kembali dari hulu ke hilir. Kedua, mengusulkan adanya roadmap terpadu untuk implementasi Zero ODOL. Ketiga, sebelum implementasi penuh Zero ODOL, GAPMMI berharap dilakukan pendekatan terlebih dulu melalui pembinaan, bukan penegakan hukum secara langsung. 

Pembicara lainnya, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMJ, Prof. Dr. Taufiqurokhman, S.Sos., M.Si, menyarankan agar pemerintah jangan terlalu keras terhadap para pengusaha dalam menerapkan Zero ODOL ini.

“Saya bikin survei kecil-kecilan. Jadi di era media sosial sekarang, masyarakat cenderung antagonistik. Jadi, semakin Polri, Pemerintah memberikan larangan atau ancaman ataupun sosialisasi, itu akan mengkristal, makin kuat di masing-masing dua antagonis,” ungkapnya. 

Baca Juga: Industri Makanan dan Minuman Minta Roadmap yang Jelas Sebelum Zero ODOL Diterapkan

Menurutnya, ODOL ini bukan hanya semata kesalahan dari sisi pengusaha. ”Jadi, sebaiknya bisa duduk bareng, solusinya enak dan nanti keluarannya juga enak, tidak saling mengancam, sehingga masyarakat itu terhadap aturan nurut karena memang itu hak dan kewajiban,” tegasnya.