Setelah semua itu dijalankan, katanya, barulah penegakan hukum bisa dilakukan. “Etikanya begitu. Jadi, tidak  langsung jumping ke penegakan hukum. Sementara, sasaran dan insentifnya belum jelas,” ucapnya.

Jika semua langkah itu diterapkan, menurut Suripno, akan tercipta situasi bahwa masyarakat itu akan merasa rugi jika menggunakan ODOL. “Nah, untuk menciptakan solusi kebijakan seperti ini nggak bisa cuma dilakukan Kementerian Perhubungan saja, tapi harus melibatkan semua instansi terkait lainnya,” ucapnya.

Jadi, katanya, semua sistem harus diefisienkan dulu dan tidak bisa ujug-ujug truk-truk ODOL-nya langsung ditahan. Menurutnya, perlu dibuat perencanaan jangka panjang untuk penyelesaian ODOL ini.

Baca Juga: Praktisi Transportasi: SDM di Jembatan Timbang dan Daya Dukung Jalan Harus Dibenahi untuk Terapkan Zero ODOL

Di antaranya, menyusun perencanaan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan jembatan timbang yang harus ditempatkan pada lokasi yang efisien.  “Intinya adalah bagaimana logistik menjadi efisien tapi tidak ODOL,” tukasnya.

Untuk bisa menyelesaikan persoalan ODOL ini, Suripno memprediksi dibutuhkan waktu minimal 20 tahun. Artinya, penyelesaian masalah ODOL ini merupakan perencanaan jangka panjang.

“Jadi, tidak bisa ujug-ujug selesai dalam waktu cepat. Apalagi hanya dengan pertemuan sehari saja sudah menyepakati solusi penyelesaiannya,” tandasnya.***

Baca Juga: Ian Sudiana: Perkuat Alternatif Moda Transportasi Logistik Untuk Benahi Isu Zero ODOL