ANALISIS: Pertamina Patra Niaga, Kasus Pertamax Oplosan dan Krisis Kepercayaan
- Penulis : Dody Bayu Prasetyo
- Kamis, 27 Februari 2025 12:20 WIB

Untuk solusi jangka panjang, peningkatan standar produksi BBM di dalam negeri menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan. Dengan investasi dalam teknologi kilang yang lebih modern, Indonesia bisa menghasilkan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan lebih konsisten.
Kualitas BBM yang lebih stabil tidak hanya akan mengurangi potensi dugaan pencampuran di lapangan, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara karena ketergantungan terhadap impor BBM dapat dikurangi.
Sejatinya, persoalan ini tidak hanya tentang apakah Pertamina mencampur BBM atau tidak, atau kerugian ratusan triliun, tetapi tentang bagaimana masyarakat bisa kembali percaya bahwa energi yang mereka gunakan benar-benar sesuai standar.
Transparansi, pengawasan, dan inovasi teknologi adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat. Setiap kali ada celah dalam sistem, publik dengan cepat akan mempertanyakan integritas proses yang berjalan.
Dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat, kepercayaan publik terhadap perusahaan energi nasional tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan, tetapi harus diperkuat dengan data yang terbuka dan bisa diverifikasi secara independen.
Pertamina sebagai BUMN yang memegang peran strategis dalam ketahanan energi nasional harus melihat ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistemnya.
Tidak cukup dengan klarifikasi verbal, tetapi harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan lembaga terkait, juga harus bertindak cepat, memastikan bahwa regulasi dan pengawasan berjalan lebih efektif.
Kejaksaan Agung yang kini menangani dugaan kasus pencampuran BBM harus bekerja dengan transparansi penuh agar masyarakat memahami bahwa proses hukum berjalan, tanpa intervensi politik dan benar-benar berdasarkan fakta di lapangan.
Isu oplosan BBM seharusnya tidak berlarut-larut menjadi polemik yang merugikan semua pihak. Kepercayaan publik adalah aset yang tidak bisa dibeli, dan ketika kepercayaan itu mulai luntur, langkah yang diambil untuk mengembalikannya harus lebih besar dan lebih meyakinkan.
Energi bukan sekadar barang dagangan, melainkan kebutuhan fundamental yang harus dijamin keamanannya, kualitasnya, dan ketersediaannya.