DECEMBER 9, 2022
Kolom

ANALISIS: Pertamina Patra Niaga, Kasus Pertamax Oplosan dan Krisis Kepercayaan

image
Polisi memasang garis polisi di truk tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi barang bukti saat pengungkapan kasus tindak pidana migas di Polresta Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 September 2024. Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung mangamankan 1.500 liter BBM oplosan, dua unit truk dan dua orang tersangka yang melakukan pengoplosan BBM jenis pertalite dengan minyak mentah illegal untuk dijadikan pertamax palsu. ANTARA FOTO/Ardiansyah/nym. (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

Untuk solusi jangka panjang, peningkatan standar produksi BBM di dalam negeri menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan. Dengan investasi dalam teknologi kilang yang lebih modern, Indonesia bisa menghasilkan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan lebih konsisten.

Kualitas BBM yang lebih stabil tidak hanya akan mengurangi potensi dugaan pencampuran di lapangan, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara karena ketergantungan terhadap impor BBM dapat dikurangi.

Sejatinya, persoalan ini tidak hanya tentang apakah Pertamina mencampur BBM atau tidak, atau kerugian ratusan triliun, tetapi tentang bagaimana masyarakat bisa kembali percaya bahwa energi yang mereka gunakan benar-benar sesuai standar.

Baca Juga: BBM Pertamax Turun, Ini Daftar Harga Terbaru di SPBU Seluruh Indonesia, dari Pertamina, VIVO, BP hingga Shell

Transparansi, pengawasan, dan inovasi teknologi adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat. Setiap kali ada celah dalam sistem, publik dengan cepat akan mempertanyakan integritas proses yang berjalan.

Dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat, kepercayaan publik terhadap perusahaan energi nasional tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan, tetapi harus diperkuat dengan data yang terbuka dan bisa diverifikasi secara independen.

Pertamina sebagai BUMN yang memegang peran strategis dalam ketahanan energi nasional harus melihat ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistemnya.

Baca Juga: Ternyata Ini yang Bikin Harga Pertamax Turun, Erick Thohir Beri Alasan Kenapa Baru Berlaku Pukul 14.00 WIB

Tidak cukup dengan klarifikasi verbal, tetapi harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan lembaga terkait, juga harus bertindak cepat, memastikan bahwa regulasi dan pengawasan berjalan lebih efektif.

Kejaksaan Agung yang kini menangani dugaan kasus pencampuran BBM harus bekerja dengan transparansi penuh agar masyarakat memahami bahwa proses hukum berjalan, tanpa intervensi politik dan benar-benar berdasarkan fakta di lapangan.

Isu oplosan BBM seharusnya tidak berlarut-larut menjadi polemik yang merugikan semua pihak. Kepercayaan publik adalah aset yang tidak bisa dibeli, dan ketika kepercayaan itu mulai luntur, langkah yang diambil untuk mengembalikannya harus lebih besar dan lebih meyakinkan.

Baca Juga: Kabar Gembira, Tak Perlu Pikir Panjang Beli BBM hingga Antre Pertalite, Siang Ini Harga Pertamax Turun Segini

Energi bukan sekadar barang dagangan, melainkan kebutuhan fundamental yang harus dijamin keamanannya, kualitasnya, dan ketersediaannya.

Halaman:

Berita Terkait