ORBITINDONESIA.COM - Amerika Serikat (AS) akan memperketat syarat perjanjian dengan Ukraina terkait bahan bakar fosil, dengan menuntut kendali penuh atas dana masa depan, menurut laporan surat kabar Ukraina New Voice pada Sabtu, 22 Februari 2025, mengutip sumber yang terlibat langsung dalam perancangan versi terbaru perjanjian tersebut.

Sumber itu mengatakan bahwa pada Jumat, 21 Februari 2025, Kiev menerima versi baru perjanjian dari mitra AS mengenai pemanfaatan sumber daya alam Ukraina.

Namun, rancangan baru ini lebih ketat terhadap Ukraina dibandingkan dengan versi pertama yang sebelumnya dibawa ke Kiev oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.

Baca Juga: Wow, Wapres AS JD Vance Sebut Ukraina Tak Punya Peluang Menang Melawan Rusia

Dalam rancangan terbaru, AS mengusulkan kepemilikan penuh atas dana masa depan itu, dengan skema kontribusi dalam rasio 2 banding 1.

Dalam hal ini, Ukraina akan menyumbang dua pertiga dari pendapatan produksi di masa mendatang, sementara AS akan menyumbang sepertiga dalam bentuk bantuan militer yang telah diberikan sebelumnya, demikian menurut laporan tersebut.

AS dikabarkan mengusulkan pembentukan dana senilai 500 miliar dolar, tetapi Ukraina ingin menegosiasikan kembali jumlah tersebut.

Baca Juga: Elon Musk: Presiden Ukraina Zelenskyy Harus Gelar Pemilu untuk Buktikan Diri Bukan Diktator

Rancangan kesepakatan baru itu tidak hanya mencakup sumber daya mineral, tetapi juga gas dan minyak, sementara pendapatan dari pelabuhan tidak termasuk dalam kesepakatan, demikian dilaporkan surat kabar tersebut.

Pada 3 Februari, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington mengharapkan Ukraina memberikan akses ke sumber daya tanah jarang-nya sebagai imbalan atas bantuan keuangan dan militer.

Kemudian, pada 14 Februari, The Washington Post melaporkan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy di Munich, negosiator AS mengusulkan agar Ukraina menandatangani dokumen yang akan mengalihkan hak atas 50 persen sumber daya mineralnya yang belum dieksploitasi kepada AS.

Baca Juga: Partai BSW: Tentara Jerman Tidak Boleh Dikirim ke Ukraina, Bisa Picu Perang Besar dengan Rusia

Namun, Zelenskyy menolak kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa itu tidak menguntungkan bagi negaranya.***